“Jangan sampai usaha perkebunan justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat,†kata Syaparudin, anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar dan Kubar.
Ia mencontohkan perusahaan perkebunan PT PP London Sumatra Indonesia (Lonsum) Tbk yang membuka 554 hektare lahan milik 277 kepala keluarga (KK) di Desa Bekokong Makmur, Kecamatan Jempang, Kutai Barat, Kaltim sebagai kebun sawit plasma di daerah itu. Lahan 544 hektare itu merupakan tahap awal dari target 1.400 hektare.
Dibukanya kebun plasma di Desa tersebut merupakan plasma pertama di Kutai Barat, seiring dengan luasan lahan tanam yang dilakukan perusahaan yang hingga kini mencapai 7.000 ha dari luas konsesi hak guna usaha (HGU) 30.000 Ha.
Kesepakatannya, dari total izin HGU yang dimiliki paling tidak yang akan ditanami 50 persen sementara itu sisanya akan dipertahankan untuk kawasan lindung dan konservasi.
Hanya sejak beroperasi 2010 silam, keluhan telah sering diutarakan oleh masyarakat di sana. Khususnya di wilayah Rawa Metau. Di sana, Syaparudin kerap menerima laporan warga yang kurang enak saat reses beberapa waktu lalu.
Rawa Metau yang masuk dalam wilayah Danau Jempang Kabupaten Kutai Barat. Danau itu juga yang kini menjadi salah satu sandaran kebutuhan pokok warga akan air bersih.
Kabar yang beredar disana, Rawa Metau merupakan daerah yang masuk dalam proyek perluasan lahan milik Lonsum itu termasuk area Danau Jempang. Tentu saja rencana itu mendapat tentangan warga. Karena mereka menganggap dengan masuknya wilayah Danau Jempang sebagai salah satu daerah perluasan lahan, nasib mereka yang rata-rata nelayan dan sangat bergantung pada danau itu, terancam.
Terutama yang berdiam di Desa Tanjung Jone, Desa Muara Ohong, dan Desa Pulau Lanting “Danau Jempang adalah tempat potensial berkembangbiaknya ikan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat di sana. Belum lagi mereka mengandalkan kebutuhan akan air bersih dari danau tersebut. Nah, kami menerima laporan bahwa kondisi danau itu tak lagi stabil.
Dalam beberapa tahun terakhir, bukti bahwa danau itu sudah tercemar jelas terlihat. Ikan-ikan mati, kondisi air yang berbeda dan berkurangnya populasi ikan, jadi keluhan utama warga di sana,†urai Syaparudin.
Tak ingin terjebak pada kondisi yang lebih sulit, Syaparudin dalam waktu dekat menyambangi langsung Rawa Metau untuk mengecek kondisi itu. Apalagi, selain masuk dalam wilayah daerah pemilihannya (Kukar-Kubar), sudah menjadi tugas wakil rakyat untuk memberikan solusi terbaik dari semua hal-hal yang punya potensi konflik di daerah.
“Insya Allah kami dari Komisi I DPRD Kaltim siap memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan di sana untuk mencari solusi agar ada jaminan bahwa tidak ada pihak yang akan dirugikan nantinya,†urai Politisi PPP ini.
Tak ingin melangkahi kebijakan dan menghargai perpanjangan pemerintah di sana, Syaparudin berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga mengambil langkah aktif pada kondisi ini.
“Paling tidak bisa menengahi antara pihak masyarakat di sekitar area Lonsum dan pihak perusahaan dengan memfasilitasi pertemuan semua pihak. DPRD pun siap membantu prosesnya,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
