Hal ini sekaligus menjawab pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati saat berbicara di konferensi pers The 1st Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting G20 di Washington DC, Selasa (11/10) lalu. Di mana krisis pupuk pada masa ini berkaitan langsung dengan krisis pangan yang diprediksi akan terjadi pada 2023.
Sederhananya, krisis pangan nantinya dapat diatasi dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Akan tetapi, kekurangan dalam aspek adaptabilitas dari petani dan pelaku usaha pertanian yang menjadi kondisi relevan pada saat inilah yang berdampak langsung dalam instabilitas produktivitas pertanian.
Dengan demikian, diperlukan tidak hanya kuantitas dan kualitas material yang terlibat tetapi juga perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia. Pelaku usaha maupun pelaksana kegiatan pertanian di Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam hal kuantitas dan oleh karenanya menjadi salah satu aset berharga yang perlu dikembangkan dengan serius.
Di dua kuartal pertama tahun 2022, terdapat banyak rangkaian peristiwa yang turut berdampak pada penurunan produksi pangan, baik secara nasional maupun global. Meskipun pandemi COVID-19 secara efektif sudah mulai mereda, aksi-aksi agresif seperti invasi Rusia ke Ukraina juga turut mengambil andil dalam destabilisasi kesetimbangan stok pangan global, yang kemudian berdampak langsung pada naiknya harga pangan global.
Dalam mengatasi permasalahan dalam skema transpor bahan pangan, negara-negara diharapkan dapat menjadi lebih mandiri dalam mencukupi setidaknya keperluan pangan nasionalnya sendiri.
Strategi yang mengutamakan keperluan nasional pada prioritas teratas ini sejatinya dapat ditujukan tidak hanya untuk mengatasi krisis musiman, tetapi juga dapat diekspansi sebagai salah satu penggerak dalam mencapai kecukupan pangan yang berkelanjutan.
PKT sendiri memastikan bahwa produksi dan distribusi pupuk aman selama periode Musim Tanam Pertama 2023 (Maret-April 2023).
Per tanggal 14 Oktober 2022, sebanyak 109.103 ton stok pupuk urea bersubsidi dan 2.165 ton NPK formula khusus, serta 197.048 ton pupuk urea non subsidi dan 41.613 NPK non subsidi telah tersedia di gudang-gudang PKT yang tersebar di sejumlah wilayah tanggung jawab perusahaan.
Seperti yang diketahui, PKT bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di delapan wilayah, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Karena itu, sesuai dengan komitmennya sejak awal, untuk menyukseskan musim tanam perdana tahun depan, sekaligus untuk meminimalisir dampak krisis pangan yang diprediksi akan terjadi, PKT akan terus memonitor dan memastikan ketersediaan stok dan distribusi pupuk.
Hingga tanggal 16 Oktober, PKT telah menyalurkan 478.586 ton pupuk urea bersubsidi dan 6.638 ton pupuk NPK bersubsidi. Selain itu, PKT Kaltim juga telah menyiapkan 45.384 ton pupuk non subsidi di seluruh wilayah pemasaran untuk memenuhi kebutuhan petani yang membutuhkan.
Tentunya PKT juga selalu membuka diri untuk bersinergi dengan pihak lainnya, termasuk beragam pemangku kepentingan untuk berupaya mempersiapkan diri menghadapi krisis pangan lewat penyediaan stok pupuk.
“Dengan turut mempertimbangkan analisa pakar dan juga seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani terkait ancaman krisis pangan global pada 2023, jumlah pupuk nantinya secara tidak langsung juga berkaitan dengan potensi produksi pangan. Oleh karenanya, PKT telah menyesuaikan produksi dan sekaligus juga memodifikasi sedemikian rupa agar penyaluran pupuk dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti,” ujar Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi.
Selain tata teknis produksi dan distribusi, PKT juga turut memperhatikan sebaran produksi produk antara pupuk bersubsidi dan non subsidi di wilayah tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan arahan pemerintah.
Selain memastikan stok dan distribusi pupuk aman, PKT juga terus menghadirkan beragam inovasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Beberapa di antaranya dilakukan lewat program Agrosolution dan MAKMUR.
“Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kesejahteraan para petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional kita ini tetap terjaga. Kami terus melakukan pendampingan lewat program kami secara berkelanjutan agar para petani bisa terus meningkatkan produktivitas mereka yang dampaknya secara tidak langsung juga akan meningkatkan taraf ketahanan pangan secara nasional. Dengan demikian, diharapkan bahwa lewat produktivitas para petani ini nantinya pertanian nasional tidak hanya dapat menghindari krisis, tetapi bahkan dapat melakukan ekspansi,” tambah Rahmad.
