Pelantikan Pengurus KONI Penajam Sesuai Keputusan Panitia

Penajam (ANTARA Kaltim) - Pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Penajam Paser Utara hasil musyawarah daerah (Musda) pada 22 Januari 2013 tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.

"Rencana pelantikan tetap jalan, sesuai keputusan panitia. Bahkan, panitia pelantikan saat ini terus bekerja menyusun persiapan. Jadi, tak ada pengaruhnya isu Musdalub itu. Kami tegaskan, hasil Musda KONI lalu itu sudah sah berdasarkan AD/ART,” kata Sekretaris KONI Kabupaten Penajam Paser Utara Salehuddin hasil Musda, Selasa.

Salehuddin berharap kepada seluruh pengurus cabang olahraga (cabor) tak perlu mempersoalkan hasil keputusan musda tersebut dan tidak terpengaruh isu untuk menggelar musyawarah daerah luar biasa (Musdalub).

Salehuddin mengaku, ada sinyalemen pihak-pihak terkait yang ingin mendesak diadakan Musdalub.

Anehnya lagi menurut Salehuddin, ada oknum pejabat penting di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencoba intervensi organisasi KONI, namun dia tidak bersedia menyebut nama pejabat yang dimaksud tersebut.

“Ya kami mensinyalir ada pejabat penting yang mencoba intervensi KONI. Masalahnya hanya sepele, karena kami dianggap tidak transparan terkait pengelolaan anggaran,” ungkapnya.

Usai pelantikan lanjut dia, pengurus KONI hasil Musda itu akan langsung menggelar rapat pertama membahas program kerja dan rencana kerja KONI ke depan.

Pelantikan direncanakan sebelum akhir September ini, karena panitia sudah koordinasi dengan pimpinan KONI Kaltim agar bersedia melantik.

Sebenarnya kepengurusan KONI lanjutnya, sudah bisa menjalankan aktivitas organisasi berdasarkan Surat Keputusan KONI Kaltim Nomor: SKEP 007 Tahun 2013 Tertanggal 5 Maret 2013.

“Belum dilantiknya pengurus KONI, karena waktu itu Penajam Paser Utara masih menghadapi pemilihan kepala daerah,” ujar Salehuddin.

Sehingga, tambahnya yang dilakukan pengurus masih berupa rapat koordinasi dan konsolidasi, baik dengan pengurus cabor maupun internal KONI.

“Jadi, kendalanya kenapa belum dilantik, karena beberapa faktor tadi. Misalnya, perlu pembentukan panitia pelantikan dan membahas anggaran yang dibutuhkan,” jelas Salehuddin.

Selain itu kata Sallehuddin, anggaran KONI yang sudah dialokasikan dalam APBD berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Nomor: 426/173/2013 tentang Pemberian Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp1,9 miliar sudah disampaikan secara transparan disertai bukti-bukti otentik.  

“Anggaran sebesar itu didistribusikan dua tahap, pertama Rp1 miliar, kedua Rp900 juta. Jumlah ini kalau dibandingkan anggaran terdahulu minim sekali cuma Rp3 miliar. Soal distribusi anggaran ke cabor kami prioritaskan berdasarkan progres program kerja cabor dan semuanya transparan ada bukti-buktinya,” kata Salehuddin. (*)