Masyarakat juga meminta pembangunan obyek wisata Berbas segera direalisasikan,"Samarinda (ANTARA Kaltim) - Reses anggota DPRD Kaltim asal Dapil IV, H Saifuddin DJ, 10-16 Desember 2012, menempuh perjalanan sepanjang 2.000 kilometer dan menghadiri 19 lokasi pertemuan dengan warga di Bontang, Kutai Timur dan Berau.
"Saya 'blusukan', keluar masuk kampung untuk memenuhi undangan masyarakat di Bontang, Kutai Timur dan Berau yang cukup banyak. Saya juga terpaksa memperpanjang jadwal reses, mundur sehari dari seharusnya selesai 15 Desember, menjadi 16 Desember 2012. Itu pun masih ada pertemuan yang belum bisa saya hadiri," kata wakil rakyat asal Partai Gerindra ini menjelaskan hasil resesnya.
Politisi kelahiran Sangkulirang, Kutim, 11 Agustus 1956 ini menjelaskan, secara garis besar ada enam persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat, yakni soal hak atas tanah pada kawasan budidaya kehutanan (KBK) / hutan lindung, masalah pelayanan listrik desa, pelayanan air bersih, sarana dan prasarana pertanian termasuk irigasi, infrastruktur jalan dan masalah pemekaran wilayah.
Pada pertemuan dengan warga Kampung Makassar, Berbas Pantai Bontang, mereka mengharapkan perhatian pemerintah terhadap nasib nelayan dengan membantu mesin kapal, alat menangkap ikan dan penyediaan BBM kapal.
Warga juga mengharapkan perbaikan jalan lingkungan, pembangunan pabrik es, bantuan perbaikan masjid/TK/TPA, bantuan untuk majelis taklim, pemberdayaan kaum ibu dalam budidaya rumput laut, pendidikan dan pelayanan kesehatan benar-benar gratis.
"Masyarakat juga meminta pembangunan obyek wisata Berbas segera direalisasikan," kata Saifuddin.
Sementara warga Tanjung Limau, Bontang, mengharapkan pemerintah dapat membangun balai pertemuan yang seringkali dijanjikan, namun belum juga direalisasikan hingga sekarang. Juga bantuan alat pemadam kebakaran jinjing, ada zona khusus bagi nelayan sehingga tak terganggu jangkar-jangkar kapal tanker dan realisasi honor untuk imam masjid.
Sedangkan masyarakat Dusun Mekar Jaya, Desa Sangkima, Kutai Timur mengharapkan status permukiman mereka di lahan Taman Nasional Kutai (TNK) segera ada kejelasan, sehingga pembangunan berbagai fasilitas umum dapat dilakukan.
Mereka juga mengharapkan pembangunan jalan-jalan tani dan irigasi pertanian yang memadai, layanan listrik, bantuan pembangunan musholla dan majelis taklim, serta program bedah rumah.
Pada pertemuan dengan warga Dusun Sungai Durian, Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kutim, mereka meminta diperjuangkan soal listrik, banjir di Jalan Cemara, pembangunan jalan lingkungan, pembuatan drainase, ada 106 warga sertifikatnya belum terbit, bantuan bibit kelapa sawit, penyediaan BBM di mana sejak 1989 belum ada depot penjual bensin dan solar.
Masyarakat juga mengharapkan layanan listrik, bantuan bus sekolah, program plasma 20 persen yang belum terealisasi, pembangunan gedung SMP dan realisasi program CSR dari perusahaan-perusahaan sekitar.
"Sedangkan pada pertemuan dengan warga Bali di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, mereka mengharapkan bantuan untuk pembangunan pura, bantuan beasiswa, pembangunan TK/PAUD, air bersih dan listrik," kata Saifuddin.
Di Sangkulirang, warga setempat mengucapkan terimakasih kepada Saifuddin yang untuk kesekian kalinya berkunjung ke kecamatan tersebut, khususnya pengurus Langgar Shirathal Mustqim dan Langgar Al Firdaus, mereka mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan untuk pembangunan langgar dari APBD 2012.
Di Kabupaten Berau, Saifuddin DJ paling banyak menggelar pertemuan dengan masyarakat, di antaranya dengan warga Kampung Talisayan, Tabalar Ulu, Tanjung Redeb, Labanan Jaya, Tanjung Perangat Sambaliung, Pisang Pisangan Kampung Semurut, serta Kampung Pesayan dan Pilanjau.
"Saya sempat berkunjung ke Pesantren di Tanjung Redeb dan Labanan, menyerahkan bantuan untuk gereja di Pesayan dan meninjau sawah di Pilanjau, di mana dari potensi 1.000 hektare baru digarap 600 hektare, karena belum ada irigasi," kata Saifuddin.
Di Talisayan, Saifuddin mendapat sambutan hangat dari tokoh-tokoh masyarakat setempat yang menilai dia berjasa dalam disetujuinya Berau Pesisir Selatan sebagai kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Berau, oleh DPRD Kaltim.
"Bukan hanya saya, semua 55 orang anggota DPRD Kaltim sangat berjasa dalam persetujuan Berau Pesisir Selatan tersebut. Tanpa dukungan pimpinan, kawan-kawan anggota Komisi I dan kawan-kawan anggota DPRD Kaltim lainnya, tidak mungkin ada persetujuan terhadap Kabupaten Berau Pesisir Selatan," kata Saifuddin merendah.
Dia juga berjanji memperjuangkan maksimal apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar memperoleh anggaran dari APBD Provinsi. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan bupati/walikota setempat. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
