Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengikuti rakor dan konsolidasi dalam rangka revitalisasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen PKPP Kemendes PDTT), secara virtual, Kamis (13/8).
Kegiatan dibuka Direktur Jenderal PKP, Harlina Sulistyorini tersebut diikuti perwakilan DPMPD Provinsi dan Bappeda Provinsi se Indonesia. Dari DPMPD Kaltim diikuti Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Riani Tisnadewi didampingi Kasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, Esthi Susila Rini.
Harlina Sulistyorini menyebutkan dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 62 lokasi KPPN dengan berbasis koridor pertumbuhan dan pemerataan.
Termasuk memperhatikan beberapa aspek kawasan perdesaan seperti kegiatan pertanian, pengelolaan SDA dan potensi lainnya, permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintah, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan perdesan dalam kabupaten, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat dan keterpaduan serta keberlanjutan pembangunan.
“Prioritas pembangunan kawasan perdesaan adalah pengembangan kawasan perdesaan prirotas nasional melalui penguatan sinergi antar desa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma),” sebutnya.
Menurutnya jumlah revitalisasi BUMDesma berdasarkan status, yakni BUMDesma berkembang dari kondisi awal pada 2019 sebanyak 200 BUMDesma ditarget hingga 2024 mencapai 300 BUMDesma, dan BUMDesma maju dari kondisi awal pada 2019 sebanyak 120 BUMDes menjadi 200 BUMDesma pada 2024.
Dengan begitu diharapkan terjadi peningkatan status kawasan perdesaan dari kondisi awal pada 2019 masih dalam tahap inisiasi 62 KPPN, 10 kawasan perdesaan menjadi kawasan perdesaan konsolidasi, 47 kawasan perdesaan mandiri, dan 5 kawasan perdesaan berdaya saing.
“Kegiatan prioritas pembangunan kawasan perdesaan yang ditetapkan 2020-2024 mulai dari peningkatan kelembagaan BUMDesmas, peningkatan kapasitas SDM, serta peningkatan kolaborasi kerjasama antar kementerian/lembaga, akademisi, dan kemitraan dengan BUMN/Swasta,”katanya.
Dia menyebutkan dalam pengembangan kawasan perdesaan tidak terpatok 62 KPPN yang sudah ditetapkan. Kawasan perdesaan lain yang juga berpotensi dikembangkan tetap bisa berkomunikasi.
Sementara Rakor dan konsolidasi tersebut menghadirkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kemen PUPR, Hadi Sucahyo dan Kepala LPPM Institut Pertanian Bogor, Ernan Rustiadi dengan moderator Direktur Perencanaan PKP Syahrul.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020