Samarinda, (ANTARA News Kaltim) - Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang dibina Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, pada 2011 telah menyerap dana dari berbagai sumber senilai Rp2,135 miliar.
"UPPKS yang memanfaatkan dana tersebut untuk berbagai kegiatan usaha keluarga dan kelompok, sedangkan anggotanya terdiri dari keluarga yang statusnya masih pra sejahtera dan sejahtera satu," kata Kepala BKKBN Provinsi Kaltim Jufri Yasin di Samarinda, Rabu.
Jufri didampingi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Muhammad Hatta ini melanjutkan dana yang diakses pada 2011 untuk bantuan modal usaha itu terdiri dari berbagai sumber pendanaan, antara lain dari APBN, APBD Kaltim, Krista, Kredit Usaha Rakyat BRI, dan dari PNPM Mandiri.
Dari modal usaha yang telah diakses itu, saat ini banyak keluarga yang sebelumnya tidak mampu, sudah dapat meningkatkan perekonomian keluarganya, pasalnya mereka sudah memiliki usaha walau sifatnya masih kecil-kecilan.
Dia berharap dari usaha kecil-kecilan itu, ke depan akan terus meningkat sehingga usahanya menjadi besar seiring dengan pihaknya yang rutin dalam melakukan pembinaan.
Sedangkan jumlah UPPKS yang tercatat dari 14 kabupaten dan kota yang ada di Kaltim, saat ini mencapai 665 kelompok. Sementara jumlah anggotanya sebanyak 9.110 orang.
Dari total jumlah itu, sebagian besar merupakan dari keluarga prasejahtera, atau sebanyak 4.896 jiwa, atau mencapai 52,29 persen.
Ia mengatakan, dalam upaya mengentaskan kemiskinan, BKKBN juga memiliki andil besar. Sedangkan hal yang dilakukan di antaranya, melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk mengatur jarak kelahiran agar keluarga tidak dibebani ekonomi karena terlalu banyak anak.
Hal lain yang dilakukan adalah menanggulangi masalah kemiskinan keluarga dengan memberikan kegiatan pembelajaran usaha ekonomi produktif kepada kelompok akseptor (peserta KB), khususnya bagi keluarga prasejahtera dan sejahtera satu melalui UPPKS.
Ia mengakui, hingga kini dalam upaya mengembangkan kelompok UPPKS menjadi usaha yang lebih besar dan lebih mandiri, masih memiliki sejumlah kendala, di antaranya mengenai permodalan, bahan baku, pemasaran hasil usaha, teknis produksi, dan persaingan hasil usaha.
Untuk itu, maka dibutuhkan peran pendamping dalam kegiatan UPPKS. Sedangkan para pendamping dapat diperoleh dari berbagai elemen, baik dari pemerintah yang membidangi keterkaitan usaha, perusahaan, atau dari lembaga swadaya masyarakat.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"UPPKS yang memanfaatkan dana tersebut untuk berbagai kegiatan usaha keluarga dan kelompok, sedangkan anggotanya terdiri dari keluarga yang statusnya masih pra sejahtera dan sejahtera satu," kata Kepala BKKBN Provinsi Kaltim Jufri Yasin di Samarinda, Rabu.
Jufri didampingi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Muhammad Hatta ini melanjutkan dana yang diakses pada 2011 untuk bantuan modal usaha itu terdiri dari berbagai sumber pendanaan, antara lain dari APBN, APBD Kaltim, Krista, Kredit Usaha Rakyat BRI, dan dari PNPM Mandiri.
Dari modal usaha yang telah diakses itu, saat ini banyak keluarga yang sebelumnya tidak mampu, sudah dapat meningkatkan perekonomian keluarganya, pasalnya mereka sudah memiliki usaha walau sifatnya masih kecil-kecilan.
Dia berharap dari usaha kecil-kecilan itu, ke depan akan terus meningkat sehingga usahanya menjadi besar seiring dengan pihaknya yang rutin dalam melakukan pembinaan.
Sedangkan jumlah UPPKS yang tercatat dari 14 kabupaten dan kota yang ada di Kaltim, saat ini mencapai 665 kelompok. Sementara jumlah anggotanya sebanyak 9.110 orang.
Dari total jumlah itu, sebagian besar merupakan dari keluarga prasejahtera, atau sebanyak 4.896 jiwa, atau mencapai 52,29 persen.
Ia mengatakan, dalam upaya mengentaskan kemiskinan, BKKBN juga memiliki andil besar. Sedangkan hal yang dilakukan di antaranya, melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk mengatur jarak kelahiran agar keluarga tidak dibebani ekonomi karena terlalu banyak anak.
Hal lain yang dilakukan adalah menanggulangi masalah kemiskinan keluarga dengan memberikan kegiatan pembelajaran usaha ekonomi produktif kepada kelompok akseptor (peserta KB), khususnya bagi keluarga prasejahtera dan sejahtera satu melalui UPPKS.
Ia mengakui, hingga kini dalam upaya mengembangkan kelompok UPPKS menjadi usaha yang lebih besar dan lebih mandiri, masih memiliki sejumlah kendala, di antaranya mengenai permodalan, bahan baku, pemasaran hasil usaha, teknis produksi, dan persaingan hasil usaha.
Untuk itu, maka dibutuhkan peran pendamping dalam kegiatan UPPKS. Sedangkan para pendamping dapat diperoleh dari berbagai elemen, baik dari pemerintah yang membidangi keterkaitan usaha, perusahaan, atau dari lembaga swadaya masyarakat.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012