Samarinda (Antaranews Kaltim) - Sebanyak 841 desa/kampung yang tersebar di tujuh kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur hingga kini belum ada satu pun yang berstatus desa mandiri, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim M Jauhar Efendi
"Beberapa alasan mengapa belum ada desa yang berstatus mandiri, di antaranya karena pendapatan asli desa (PADes) yang masih rendah, bahkan ada yang tidak memiliki PADes," kata Jauhar Efendi di Samarinda, Kamis.
Menurut ia, apabila sudah memiliki PADes tinggi, desa akan kuat secara ekonomi sehingga meskipun pemerintah mengalami defisit anggaran seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir, desa tersebut tetap mampu membangun tanpa tergantung pendapatan dari luar.
Penyebab lain rendahnya PADes adalah aparatur desa belum mampu menggali potensi yang ada, bahkan cenderung tidak mengetahui adanya potensi, sehingga lahan atau apapun yang sebenarnya merupakan aset besar desa menjadi tidak tergarap.
Untuk itu, Jauhar Effendi mendorong setiap desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk selalu kreatif menggali potensi lokal, sehingga potensi tersebut bisa menjadi salah satu unit usaha. Sedangkan desa yang belum ada BUMDes, diminta membentuknya.
Ia berharap unit usaha yang dikelola BUMDes akan mampu meningkatkan perekonomian desa, sehingga secara perlahan status desa akan meningkat, dari desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang.
Sedangkan bagi desa yang telah menyandang status berkembang bisa naik menjadi maju, dan bagi desa yang telah maju meningkat menjadi desa mandiri.
Menurut ia, untuk meningkatkan status desa memang tidak mudah, karena dari 841 desa yang ada, belum semuanya memiliki BUMDes.
Sedangkan desa yang telah memiliki BUMDes pun tidak semuanya berjalan baik, bahkan ada kecenderungan banyak BUMDes yang "hidup segan, mati tak mau".
Namun demikian, lanjut Fendi, tidak mudah bukan berarti tidak bisa, sehingga DPMPD mengajak semua pihak terkait di tingat kabupaten, termasuk para kepala desa dan pengurus BUMDes untuk selalu kreatif dan inovatif dalam mengelola BUMDes.
"Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan berbagai program prioritas untuk pembangunan desa, seperti memprioritaskan program Gerakan Desa Mandiri dengan target 3.500 desa se-Indonesia," ucapnya.
Ia menambahkan, secara nasional juga masih minim jumlah desa mandiri, termasuk di Kaltim, sehingga tahun ini diharapkan mulai muncul desa yang menyandang status mandiri.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Beberapa alasan mengapa belum ada desa yang berstatus mandiri, di antaranya karena pendapatan asli desa (PADes) yang masih rendah, bahkan ada yang tidak memiliki PADes," kata Jauhar Efendi di Samarinda, Kamis.
Menurut ia, apabila sudah memiliki PADes tinggi, desa akan kuat secara ekonomi sehingga meskipun pemerintah mengalami defisit anggaran seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir, desa tersebut tetap mampu membangun tanpa tergantung pendapatan dari luar.
Penyebab lain rendahnya PADes adalah aparatur desa belum mampu menggali potensi yang ada, bahkan cenderung tidak mengetahui adanya potensi, sehingga lahan atau apapun yang sebenarnya merupakan aset besar desa menjadi tidak tergarap.
Untuk itu, Jauhar Effendi mendorong setiap desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk selalu kreatif menggali potensi lokal, sehingga potensi tersebut bisa menjadi salah satu unit usaha. Sedangkan desa yang belum ada BUMDes, diminta membentuknya.
Ia berharap unit usaha yang dikelola BUMDes akan mampu meningkatkan perekonomian desa, sehingga secara perlahan status desa akan meningkat, dari desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang.
Sedangkan bagi desa yang telah menyandang status berkembang bisa naik menjadi maju, dan bagi desa yang telah maju meningkat menjadi desa mandiri.
Menurut ia, untuk meningkatkan status desa memang tidak mudah, karena dari 841 desa yang ada, belum semuanya memiliki BUMDes.
Sedangkan desa yang telah memiliki BUMDes pun tidak semuanya berjalan baik, bahkan ada kecenderungan banyak BUMDes yang "hidup segan, mati tak mau".
Namun demikian, lanjut Fendi, tidak mudah bukan berarti tidak bisa, sehingga DPMPD mengajak semua pihak terkait di tingat kabupaten, termasuk para kepala desa dan pengurus BUMDes untuk selalu kreatif dan inovatif dalam mengelola BUMDes.
"Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan berbagai program prioritas untuk pembangunan desa, seperti memprioritaskan program Gerakan Desa Mandiri dengan target 3.500 desa se-Indonesia," ucapnya.
Ia menambahkan, secara nasional juga masih minim jumlah desa mandiri, termasuk di Kaltim, sehingga tahun ini diharapkan mulai muncul desa yang menyandang status mandiri.(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018