Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, meminta semua petinggi kampung menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) tahun 2017.
"Kami minta semua petinggi menyelesaikan LPj APBKam 2017 pada pekan ini juga, karena pekan depan akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahulu Ubang Nyau di Ujoh Bilang, Selasa.
Hal itu dikatakan Ubang saat pembukaan sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang penggunaan dana desa, alokasi dana kampung, dan bantuan keuangan.
Acara yang digelar di Balai Pertemuan Umum Kampung Ujoh Bilang tersebut dihadiri semua petinggi dan perwakilannya se-Kecamatan Long Bagun.
Ia menuturkan bahwa penyelesaian LPj pada pekan ini menjadi keharusan karena selain menjadi bentuk tanggung jawab atas anggaran yang telah digunakan, juga akan ada tim BPK yang turun ke kampung-kampung untuk memeriksa penggunaan alokasi dana kampung dari APBD Mahakam Ulu maupun dana desa dari APBN.
Selain itu, lanjutnya, LPj tahun 2017 juga menjadi dasar untuk pencairan dana desa dan alokasi dana kampung tahun 2018, sehingga pencairan anggaran tahun ini tidak terlambat seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Dalam pemeriksaan oleh BPK mendatang, memang di Kecamatan Long Bagun ini tidak semua kampung yang akan diperiksa karena BPK hanya mengambil contoh di beberapa lokasi, namun kita tidak mengetahui kampung mana saja yang akan didatangi," ucapnya.
Dalam acara yang dirangkai sinkronisasi antara pendamping kampung dengan para petinggi tersebut, Ubang juga mengingatkan kepada semua pendamping kampung program Gerbangmas benar-benar menjalankan tugas penuh tanggung jawab dalam membantu pembangunan di kampung wilayah tugasnya.
"Sedangkan bagi para petinggi, ajaklah para pendamping berkoordinasi terkait perencanaan dan musyawarah pembangunan, sehingga terjadi komunikasi yang baik yang pada akhirnya mampu menciptakan harmonisasi guna mempercepat tercapainya pembangunan berskala kampung," ucap Ubang.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Kami minta semua petinggi menyelesaikan LPj APBKam 2017 pada pekan ini juga, karena pekan depan akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahulu Ubang Nyau di Ujoh Bilang, Selasa.
Hal itu dikatakan Ubang saat pembukaan sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang penggunaan dana desa, alokasi dana kampung, dan bantuan keuangan.
Acara yang digelar di Balai Pertemuan Umum Kampung Ujoh Bilang tersebut dihadiri semua petinggi dan perwakilannya se-Kecamatan Long Bagun.
Ia menuturkan bahwa penyelesaian LPj pada pekan ini menjadi keharusan karena selain menjadi bentuk tanggung jawab atas anggaran yang telah digunakan, juga akan ada tim BPK yang turun ke kampung-kampung untuk memeriksa penggunaan alokasi dana kampung dari APBD Mahakam Ulu maupun dana desa dari APBN.
Selain itu, lanjutnya, LPj tahun 2017 juga menjadi dasar untuk pencairan dana desa dan alokasi dana kampung tahun 2018, sehingga pencairan anggaran tahun ini tidak terlambat seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Dalam pemeriksaan oleh BPK mendatang, memang di Kecamatan Long Bagun ini tidak semua kampung yang akan diperiksa karena BPK hanya mengambil contoh di beberapa lokasi, namun kita tidak mengetahui kampung mana saja yang akan didatangi," ucapnya.
Dalam acara yang dirangkai sinkronisasi antara pendamping kampung dengan para petinggi tersebut, Ubang juga mengingatkan kepada semua pendamping kampung program Gerbangmas benar-benar menjalankan tugas penuh tanggung jawab dalam membantu pembangunan di kampung wilayah tugasnya.
"Sedangkan bagi para petinggi, ajaklah para pendamping berkoordinasi terkait perencanaan dan musyawarah pembangunan, sehingga terjadi komunikasi yang baik yang pada akhirnya mampu menciptakan harmonisasi guna mempercepat tercapainya pembangunan berskala kampung," ucap Ubang.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018