Long Hubung (Antaranews Kaltim) - Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, untuk Kecamatan Long Hubung diarahkan pada program pengadaan sarana dan prasarana air bersih, karena masih banyak kampung yang warganya belum mendapat layanan air bersih.
"Dari 11 kampung di Kecamatan Long Hubung, sebagian besar belum mendapat pelayanan air bersih, sehingga Bapak Bupati Bonifasius Belawan Geh mengarahkan bankeu untuk pengadaan sarana air bersih," ujar Koordinator Tenaga Teknis Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera (Gerbangmas) Mahakam Ulu Beny Arianto di Long Hubung, Rabu.
Ia mengatakan hal itu saat sosialisasi program, sekaligus fasilitasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) 2017 yang hingga kini belum dituntaskan oleh petinggi dan perangkatnya.
Total bankeu dari Pemkab Mahulu pada tahun anggaran 2018 untuk 50 kampung sebesar Rp15 miliar.
Dari jumlah itu, pembagiannya dilakukan secara adil yang mengacu pada alokasi dasar dan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan di tiap kampung.
Berdasarkan perhitungan itu, maka setiap kampung tidak menerima rata Rp300 juta, namun ada kampung yang menerima sekitar Rp280 juta, ada juga yang menerima di atas Rp300 juta.
"Untuk 11 kampung yang ada di Kecamatan Long Hubung ini, total menerima bankeu Rp3,38 miliar. Anggaran sebesar ini pun tidak bisa dibagi rata untuk semua kampung, karena masih tetap mengacu pada empat kriteria yang ditetapkan," ujarnya.
Sedangkan rincian alokasi bankeu untuk 11 kampung di Long Hubung adalah Kampung Long Hubung memperoleh Rp309 juta, Kampung Memahak Teboq Rp342 juta, Lutan Rp315 juta, Matalibaq Rp301 juta, Datah Bilang Ilir Rp353 juta, dan Datah Bilang Ulu menerima Rp313 juta.
Kemudian Kampung Tri Pariq Makmur diberikan amanah menggunakan bankeu sebesar Rp282 juta, Kampung Wana Pariq Rp273 juta, Datah Bilang Baru Rp318 juta, Sirau Rp282 juta, dan Long Hubung Ulu Rp283 juta.
"Jika ada kampung yang sudah terpenuhi sarana air bersih, maka ada empat prioritas alternatifnya yang bisa dipilih, yakni untuk pembuatan MCK keluarga, memenuhi sarana dan prasarana listrik, jaringan internet, dan pengadaan tandon air bersih," ucap Beny. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Dari 11 kampung di Kecamatan Long Hubung, sebagian besar belum mendapat pelayanan air bersih, sehingga Bapak Bupati Bonifasius Belawan Geh mengarahkan bankeu untuk pengadaan sarana air bersih," ujar Koordinator Tenaga Teknis Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera (Gerbangmas) Mahakam Ulu Beny Arianto di Long Hubung, Rabu.
Ia mengatakan hal itu saat sosialisasi program, sekaligus fasilitasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) 2017 yang hingga kini belum dituntaskan oleh petinggi dan perangkatnya.
Total bankeu dari Pemkab Mahulu pada tahun anggaran 2018 untuk 50 kampung sebesar Rp15 miliar.
Dari jumlah itu, pembagiannya dilakukan secara adil yang mengacu pada alokasi dasar dan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan di tiap kampung.
Berdasarkan perhitungan itu, maka setiap kampung tidak menerima rata Rp300 juta, namun ada kampung yang menerima sekitar Rp280 juta, ada juga yang menerima di atas Rp300 juta.
"Untuk 11 kampung yang ada di Kecamatan Long Hubung ini, total menerima bankeu Rp3,38 miliar. Anggaran sebesar ini pun tidak bisa dibagi rata untuk semua kampung, karena masih tetap mengacu pada empat kriteria yang ditetapkan," ujarnya.
Sedangkan rincian alokasi bankeu untuk 11 kampung di Long Hubung adalah Kampung Long Hubung memperoleh Rp309 juta, Kampung Memahak Teboq Rp342 juta, Lutan Rp315 juta, Matalibaq Rp301 juta, Datah Bilang Ilir Rp353 juta, dan Datah Bilang Ulu menerima Rp313 juta.
Kemudian Kampung Tri Pariq Makmur diberikan amanah menggunakan bankeu sebesar Rp282 juta, Kampung Wana Pariq Rp273 juta, Datah Bilang Baru Rp318 juta, Sirau Rp282 juta, dan Long Hubung Ulu Rp283 juta.
"Jika ada kampung yang sudah terpenuhi sarana air bersih, maka ada empat prioritas alternatifnya yang bisa dipilih, yakni untuk pembuatan MCK keluarga, memenuhi sarana dan prasarana listrik, jaringan internet, dan pengadaan tandon air bersih," ucap Beny. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018