Penajam (Antaranews Kaltim) - Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang tidak stabil saat ini akibat adanya pemotongan dana salur oleh pemerintah pusat, kata Ketua Komisi I DPRD setempat, Fadliansyah.
"Pemerintah pusat melakukan pemotongan dana salur secara sepihak, tanpa melihat dampaknya terhadap keuangan daerah," ujar Fadliansyah ketika dihubungi di Penajam, Minggu.
Permasalahan pemotongan kelebihan dana salur dari pemerintah pusat di akhir 2017, membuat krisis keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Dengan adanya pemotongan dana salur itu, pemerintah kabupaten menerima dana transfer dari pemerintah pusat pada Desember 2017 hanya Rp9,3 miliar," ungkap Fadliansyah.
Pemotongan kelebihan dana salur itu, lanjut dia, membuat pemerintah kabupaten tidak dapat membayarkan insentif pegawai selama dua bulan terhitung November-Desember 2017.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga tidak bisa menyalurkan dana desa tahap kedua untuk 30 desa di daerah setempat.
Bahkan, lanjut Fadliansyah, alokasi dana desa tahap kedua dari APBD 2017 untuk 30 desa di Kabupaten Penajam Paser Utara dipangkas Rp10 miliar dari nilai awal sekitar Rp15 miliar.
"Berkurangnya pendapatan bagi hasil dari pemerintah pusat pada Desember 2017 itu berdampak pada alokasi dana desa," ucap politisi Partai Golkar tersebut.
Fadliansyah menegaskan, pemerintah kabupaten seharusnya tidak melakukan pemangkasan dana desa sebab kegiatan desa pada 2017 berjalan secara penuh.
"Dana desa seharusnya jangan dipangkas karena kegiatan pembangunan dan operasional desa sudah berjalan satu tahun sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)," tambahnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu mengambil tindakan arif, kendati bersifat dilematis menyangkut kondisi keuangan daerah saat ini. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Pemerintah pusat melakukan pemotongan dana salur secara sepihak, tanpa melihat dampaknya terhadap keuangan daerah," ujar Fadliansyah ketika dihubungi di Penajam, Minggu.
Permasalahan pemotongan kelebihan dana salur dari pemerintah pusat di akhir 2017, membuat krisis keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Dengan adanya pemotongan dana salur itu, pemerintah kabupaten menerima dana transfer dari pemerintah pusat pada Desember 2017 hanya Rp9,3 miliar," ungkap Fadliansyah.
Pemotongan kelebihan dana salur itu, lanjut dia, membuat pemerintah kabupaten tidak dapat membayarkan insentif pegawai selama dua bulan terhitung November-Desember 2017.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga tidak bisa menyalurkan dana desa tahap kedua untuk 30 desa di daerah setempat.
Bahkan, lanjut Fadliansyah, alokasi dana desa tahap kedua dari APBD 2017 untuk 30 desa di Kabupaten Penajam Paser Utara dipangkas Rp10 miliar dari nilai awal sekitar Rp15 miliar.
"Berkurangnya pendapatan bagi hasil dari pemerintah pusat pada Desember 2017 itu berdampak pada alokasi dana desa," ucap politisi Partai Golkar tersebut.
Fadliansyah menegaskan, pemerintah kabupaten seharusnya tidak melakukan pemangkasan dana desa sebab kegiatan desa pada 2017 berjalan secara penuh.
"Dana desa seharusnya jangan dipangkas karena kegiatan pembangunan dan operasional desa sudah berjalan satu tahun sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)," tambahnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu mengambil tindakan arif, kendati bersifat dilematis menyangkut kondisi keuangan daerah saat ini. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017