Samarinda (ANTARA News - Kaltim) - Nelayan sebenarnya memiliki peranan strategis dalam mengawal perairan perbatasan antara wilayah Republik Indonesia dengan Malaysia, di Laut Sulawesi, Kalimantan utara.
"Sayannya peran mereka begitu strategis karena menjadi unjung tombak dalam mengawal kawasan itu. Sayangnya, peranan ini kurang bisa dioptimalkan dan mendukung upaya menjaga serta mengawal wilayah perbatasan," papar anggota Komisi II DPRD Kaltim, Rusman Yaqub di Samarinda, Senin.
Ia menambahkan bahwa selama ini peran yang begitu strategis itu kerap diabaikan sehingga banyak dimanfaatkan oleh negara tetangga untuk mencuri ikan di perairan Indonesia.
"Pada beberapa kasus, banyak perahu nelayan Malaysia mencuri ikan di perairan Indonesia. Namun saat dtangkap, ternyata semua ABK nya orang Indonesia," kata Rusman Yakub mengungkapkan.
Politisi PPP itu menilai bahwa banyaknya warga Indonesia yang dimanfaatkan negara lain untuk mencuri ikan di perairan Indonesia akibat minimnya perhatian pemerintah terhadap nelayan.
"Mestinya, pemerintah memberikan perlakuan istimewa kepada para nelayan, sebab jangan sampai mereka justru dimanfaatkan negara lain. Bahkan, di beberapa negara nelayan jsutru diberikan alat khusus sehingga dapat mendeteksi adanya pihak asing yang mengambil ikan di wilayah perairan mereka," katanya.
"Jadi, nelayan kita harus diberi kemudahan dalam perizinan sebab mereka dapat menjadi ujung tombak penjaga perbatasan laut Indonesia," katanya.
Ia menyoroti minimnya anggaran untuk pengelolaan perikanan di perbatasan, yakni hanya Rp40 miliar.
"Alokasi anggaran perikanan itu tidak hanya perikanan darat tetapi juga laut sehingga saya menilai anggaran tersebut sangat minim," katanya.
Terkait pengamanan di wilayah perbatasan Kaltim dengan Malaysia, Rusman Yaqub juga mempertanyakan minimnya armada yang melakukan pengawasan di wilayah perbatasan laut sehingga banyak kapal asing dengan mudah masuk ke wilayah teritorial Indonesia.
"Saat ini, hanya ada satu unit kapal yang melakukan pengamanan di sepanjang perbatasan. Padahal, idealnya untuk pengamanan laut yang cukup pajang di Kaltim, paling tidak menggunakan empat unit kapal patroli," katanya.
"Kelemahan inilah yang banyak dimanfaatkan nelayan asing untuk mencuri ikan di perairan Indonesia, selain memanfaatkan nelayan kita dengan mempekerjakan mereka," ungkap anggota DPRD Kaltim dari fraksi PPP itu.
Selain pengamanan laut, ia menilai bahwa pemerintah harusnya serius melakukan pengamanan perbatasan darat.
"Jika menghitung dari segi ekonomis apalagi dari aspek jumlah penduduk, memang tidak terlalu strategis. Namun, jika kita mengacu pada integritas dan gengsi bangsa, faktor ekonomis itu harus dikesampingkan," papar dia.
Bayangkan, imbuhnya bahwa sejak dahulu Malaysia sudah memanjakan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan mereka namun kita justru cenderung mengabaikannya.
"Jadi, pemerintah harus segera merealisasikan janjinya untuk menata perbatasan tanpa harus melihat keuntungan sebab ini menyangkut nasionalisme dan harga diri bangsa Indonesia," kata Rusman.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011
"Sayannya peran mereka begitu strategis karena menjadi unjung tombak dalam mengawal kawasan itu. Sayangnya, peranan ini kurang bisa dioptimalkan dan mendukung upaya menjaga serta mengawal wilayah perbatasan," papar anggota Komisi II DPRD Kaltim, Rusman Yaqub di Samarinda, Senin.
Ia menambahkan bahwa selama ini peran yang begitu strategis itu kerap diabaikan sehingga banyak dimanfaatkan oleh negara tetangga untuk mencuri ikan di perairan Indonesia.
"Pada beberapa kasus, banyak perahu nelayan Malaysia mencuri ikan di perairan Indonesia. Namun saat dtangkap, ternyata semua ABK nya orang Indonesia," kata Rusman Yakub mengungkapkan.
Politisi PPP itu menilai bahwa banyaknya warga Indonesia yang dimanfaatkan negara lain untuk mencuri ikan di perairan Indonesia akibat minimnya perhatian pemerintah terhadap nelayan.
"Mestinya, pemerintah memberikan perlakuan istimewa kepada para nelayan, sebab jangan sampai mereka justru dimanfaatkan negara lain. Bahkan, di beberapa negara nelayan jsutru diberikan alat khusus sehingga dapat mendeteksi adanya pihak asing yang mengambil ikan di wilayah perairan mereka," katanya.
"Jadi, nelayan kita harus diberi kemudahan dalam perizinan sebab mereka dapat menjadi ujung tombak penjaga perbatasan laut Indonesia," katanya.
Ia menyoroti minimnya anggaran untuk pengelolaan perikanan di perbatasan, yakni hanya Rp40 miliar.
"Alokasi anggaran perikanan itu tidak hanya perikanan darat tetapi juga laut sehingga saya menilai anggaran tersebut sangat minim," katanya.
Terkait pengamanan di wilayah perbatasan Kaltim dengan Malaysia, Rusman Yaqub juga mempertanyakan minimnya armada yang melakukan pengawasan di wilayah perbatasan laut sehingga banyak kapal asing dengan mudah masuk ke wilayah teritorial Indonesia.
"Saat ini, hanya ada satu unit kapal yang melakukan pengamanan di sepanjang perbatasan. Padahal, idealnya untuk pengamanan laut yang cukup pajang di Kaltim, paling tidak menggunakan empat unit kapal patroli," katanya.
"Kelemahan inilah yang banyak dimanfaatkan nelayan asing untuk mencuri ikan di perairan Indonesia, selain memanfaatkan nelayan kita dengan mempekerjakan mereka," ungkap anggota DPRD Kaltim dari fraksi PPP itu.
Selain pengamanan laut, ia menilai bahwa pemerintah harusnya serius melakukan pengamanan perbatasan darat.
"Jika menghitung dari segi ekonomis apalagi dari aspek jumlah penduduk, memang tidak terlalu strategis. Namun, jika kita mengacu pada integritas dan gengsi bangsa, faktor ekonomis itu harus dikesampingkan," papar dia.
Bayangkan, imbuhnya bahwa sejak dahulu Malaysia sudah memanjakan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan mereka namun kita justru cenderung mengabaikannya.
"Jadi, pemerintah harus segera merealisasikan janjinya untuk menata perbatasan tanpa harus melihat keuntungan sebab ini menyangkut nasionalisme dan harga diri bangsa Indonesia," kata Rusman.
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011