Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sesuai dengan data nota keuangan yang dibacakan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, pemerintah mengalami kegalauan. Sehingga fraksi PKB menganggap perlu evaluasi dengan seksama melalui pembahasan RAPBD 2017 yang lebih teliti serta pengawasan yang lebih intensif.
Melalui juru bicara Pandangan Umum (PU) Fraksi PKB, Jahidin, fraksi berpendapat bahwa demi meningkatkan PAD, maka fraksi mengusulkan BUMD harus didirikan atas dasar kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2014.
“Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat serta harus memperoleh laba atau keuntungan,†beber Jahidin saat membacakan PU pada Paripurna,beberapa waktu lalu.
Di tengah lesunya perekonomian Indonesia, khususnya Kaltim dengan daya beli masyarakat yang menurun, perlu adanya terobosan dari pemerintah daerah dalam menanggulangi hal tersebut.
"Dalam kondisi perekonomian seperti ini, Fraksi PKB menyambut positif bila Pemprov Kaltim membuat skenario pendapatan yang optimistis. Rencana pendapatan yang optimistis menunjukan bahwa pemerintah memiliki terobosan dan upaya keras meningkatkan pendapatan di tengah-tengah perkonomian yang belum menguntungkan," sebut dia
Selain itu, sebut Jahidin, Fraksi PKB juga menyoroti alokasi belanja langsung untuk bidang pendidikan sebesar Rp 263.89 miliar pada 2017, menurun dari 2016 yaitu sebesar Rp 297.59 miliar yang masih kurang dari 20 persen total RAPBD 2017.
“Meskipun alokasi yang dimaksud telah mempertimbangkan kemampuan capaian serapan anggaran dari APBD-P tahun 2016, hal ini tetap menjadi indikator penting, bahwa pemerintah masih perlu untuk meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pendidikan hingga porsi alokasi anggaran 20 persen. Bidang pendidikan menjadi salah satu ciri logis dan argumentatif atas keberhasilan Pemprov Kaltim dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya pada sektor pendidikan,"jelas Jahidin
Maka dengan RAPBD tahun 2017 yang akan disusun, Fraksi PKB mengajak semua elemen masyarakat untuk mengawal demi teralisasinya program-program yang telah direncanakan. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Melalui juru bicara Pandangan Umum (PU) Fraksi PKB, Jahidin, fraksi berpendapat bahwa demi meningkatkan PAD, maka fraksi mengusulkan BUMD harus didirikan atas dasar kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2014.
“Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat serta harus memperoleh laba atau keuntungan,†beber Jahidin saat membacakan PU pada Paripurna,beberapa waktu lalu.
Di tengah lesunya perekonomian Indonesia, khususnya Kaltim dengan daya beli masyarakat yang menurun, perlu adanya terobosan dari pemerintah daerah dalam menanggulangi hal tersebut.
"Dalam kondisi perekonomian seperti ini, Fraksi PKB menyambut positif bila Pemprov Kaltim membuat skenario pendapatan yang optimistis. Rencana pendapatan yang optimistis menunjukan bahwa pemerintah memiliki terobosan dan upaya keras meningkatkan pendapatan di tengah-tengah perkonomian yang belum menguntungkan," sebut dia
Selain itu, sebut Jahidin, Fraksi PKB juga menyoroti alokasi belanja langsung untuk bidang pendidikan sebesar Rp 263.89 miliar pada 2017, menurun dari 2016 yaitu sebesar Rp 297.59 miliar yang masih kurang dari 20 persen total RAPBD 2017.
“Meskipun alokasi yang dimaksud telah mempertimbangkan kemampuan capaian serapan anggaran dari APBD-P tahun 2016, hal ini tetap menjadi indikator penting, bahwa pemerintah masih perlu untuk meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pendidikan hingga porsi alokasi anggaran 20 persen. Bidang pendidikan menjadi salah satu ciri logis dan argumentatif atas keberhasilan Pemprov Kaltim dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya pada sektor pendidikan,"jelas Jahidin
Maka dengan RAPBD tahun 2017 yang akan disusun, Fraksi PKB mengajak semua elemen masyarakat untuk mengawal demi teralisasinya program-program yang telah direncanakan. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016