Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kondisi keuangan daerah yang defisit ini mengharuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mengatur dan menyusun anggaran sesuai kebutuhan prioritas.
Sesuai nota keuangan yang disampaikan Pemprov Kaltim pada sidang paripurna DPRD dilanjutkan pembahasan fraksi-fraksi yang mengoreksi pendapatan dan belanja anggaran daerah.
Maka, pemprov telah menetapkan program-program yang lebih memberikan prioritas terkait dengan infrastruktur daerah dan pelayanan dasar masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP usai mengikuti Sidang Paripurna ke-36 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim Karang Paci Samarinda, Kamis (22/12).
"Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya workshop, rapat-rapat kerja atau seminar bahkan perjalanan dinas yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat akan kita minimalkan," katanya.
Sesuai penyampaian nota keuangan melalui pembahasan kedua lembaga baik eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan legislatif melalui Badan Anggaran (Banggar) meletakkan rancangan APBD Kaltim tahun anggaran 2017 mencapai Rp8,2 triliun.
Menurut dia, bantuan keuangan (bankeu) ke daerah tetap diberikan pemprov guna mendukung keberlanjutan program prioritas kabupaten dan kota.
Demikian halnya, bantuan hibah karena masih diperlukan masyarakat terutama untuk pembangunan rumah-rumah ibadah maupun kegiatan sosial lainnya.
"Bankeu maupun hibah atau bansos sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada kabupaten dan kota namun tetap dalam jumlah yang terbatas karena memang kondisi keuangan daerah," ungkapnya.
Rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Pemprov Kaltim dan RAPBD Kaltim Tahun 2017 dipimpin Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan dihadiri 28 anggota.
Pemandangan umum disampaikan sembilan fraksi DPRD Kaltim melalui masing-masing juru bicara. Terdiri dari Fraksi PAN, Golkar, Hanura, PPP/Nasdem, PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat serta PKB. (Humas Prov Kaltim/yans)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Sesuai nota keuangan yang disampaikan Pemprov Kaltim pada sidang paripurna DPRD dilanjutkan pembahasan fraksi-fraksi yang mengoreksi pendapatan dan belanja anggaran daerah.
Maka, pemprov telah menetapkan program-program yang lebih memberikan prioritas terkait dengan infrastruktur daerah dan pelayanan dasar masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP usai mengikuti Sidang Paripurna ke-36 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim Karang Paci Samarinda, Kamis (22/12).
"Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya workshop, rapat-rapat kerja atau seminar bahkan perjalanan dinas yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat akan kita minimalkan," katanya.
Sesuai penyampaian nota keuangan melalui pembahasan kedua lembaga baik eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan legislatif melalui Badan Anggaran (Banggar) meletakkan rancangan APBD Kaltim tahun anggaran 2017 mencapai Rp8,2 triliun.
Menurut dia, bantuan keuangan (bankeu) ke daerah tetap diberikan pemprov guna mendukung keberlanjutan program prioritas kabupaten dan kota.
Demikian halnya, bantuan hibah karena masih diperlukan masyarakat terutama untuk pembangunan rumah-rumah ibadah maupun kegiatan sosial lainnya.
"Bankeu maupun hibah atau bansos sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada kabupaten dan kota namun tetap dalam jumlah yang terbatas karena memang kondisi keuangan daerah," ungkapnya.
Rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Pemprov Kaltim dan RAPBD Kaltim Tahun 2017 dipimpin Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan dihadiri 28 anggota.
Pemandangan umum disampaikan sembilan fraksi DPRD Kaltim melalui masing-masing juru bicara. Terdiri dari Fraksi PAN, Golkar, Hanura, PPP/Nasdem, PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat serta PKB. (Humas Prov Kaltim/yans)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016