Samarinda (ANTARA Kaltim)- Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ferza Agustia mendukung penuh langkah-langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menutup semua tempat prostitusi yang ada di Kaltim. Mengingat, program tersebut sangat bersinergi dengan program Kementerian Sosial.
Penutupan tersebut dimaksudkan untuk menormalisasikan daerah dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai sosial.
“Program tersebut merupakan program nasional dan sangat bersinergi dengan daerah. Saat ini penyakit masyarakat memang menjadi masalah yang komplek. Kita harus bersama-sama mencari solusi agar masalah sedikit dapat diatasi,†katanya.
Dijelaskan anggota Komisi IV tersebut di Kaltim saat ini ada 33 titik lokalisasi. Beberapa waktu yang lalu sudah 2 lokasi yang resmi ditutup yaitu lokalisasi KM 10 di Loajanan dan lokalisasi di sekitar area tambang Kitadin. Selanjutnya lokasi-lokasi yang lain akan menyusul untuk ditutup.
Namun menurutnya, langkah-langkah penutupan lokalisasi harus diimbangi dengan solusi. Setelah resmi ditutup pemerintah mesti memberikan jaminan hidup terhadap eks pekerja seks komersil (PSK) yang menempati lokalisasi.
Jangan dibiarkan begitu saja tanpa ada jaminan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik pada mereka.
“Misalnya ada pelatihan usaha atau home industri. Tujuannya memberikan mereka bekal setelah melepaskan diri dari pekerjaan yang terdahulu,†katanya.
Politikus muda Partai Golkar tersebut menilai jika program pemberdayaan masyarakat dapat dimaksimalkan agar mantan PSK tersebut dapat beralih profesi. Dengan pembinaan yang terprogram tentunya akan sangat berdampak terhadap kehidupan mereka ke depan.
“Sejatinya legislatif mendukung penuh. Terlebih dari Dinas Sosial yang berhubungan langsung dengan masalah ini. Namun kami tetap berharap agar solusi yang diberikan oleh pemerintah kelak benar-benar dapat bermanfaat bagi para mantan PSK. Supaya ke depan mereka dapat mendapat kehidupan yang lebih layak,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Penutupan tersebut dimaksudkan untuk menormalisasikan daerah dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai sosial.
“Program tersebut merupakan program nasional dan sangat bersinergi dengan daerah. Saat ini penyakit masyarakat memang menjadi masalah yang komplek. Kita harus bersama-sama mencari solusi agar masalah sedikit dapat diatasi,†katanya.
Dijelaskan anggota Komisi IV tersebut di Kaltim saat ini ada 33 titik lokalisasi. Beberapa waktu yang lalu sudah 2 lokasi yang resmi ditutup yaitu lokalisasi KM 10 di Loajanan dan lokalisasi di sekitar area tambang Kitadin. Selanjutnya lokasi-lokasi yang lain akan menyusul untuk ditutup.
Namun menurutnya, langkah-langkah penutupan lokalisasi harus diimbangi dengan solusi. Setelah resmi ditutup pemerintah mesti memberikan jaminan hidup terhadap eks pekerja seks komersil (PSK) yang menempati lokalisasi.
Jangan dibiarkan begitu saja tanpa ada jaminan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik pada mereka.
“Misalnya ada pelatihan usaha atau home industri. Tujuannya memberikan mereka bekal setelah melepaskan diri dari pekerjaan yang terdahulu,†katanya.
Politikus muda Partai Golkar tersebut menilai jika program pemberdayaan masyarakat dapat dimaksimalkan agar mantan PSK tersebut dapat beralih profesi. Dengan pembinaan yang terprogram tentunya akan sangat berdampak terhadap kehidupan mereka ke depan.
“Sejatinya legislatif mendukung penuh. Terlebih dari Dinas Sosial yang berhubungan langsung dengan masalah ini. Namun kami tetap berharap agar solusi yang diberikan oleh pemerintah kelak benar-benar dapat bermanfaat bagi para mantan PSK. Supaya ke depan mereka dapat mendapat kehidupan yang lebih layak,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016