Samarinda (ANTARA Kaltim) - Puluhan orang yang tergabung DPD I Muslimat Hizbut Tahrir Indonesia Kaltim bertemu dengan Komisi IV DPRD Kaltim, Selasa (3/11) di Gedung E Kantor Sekretariat DPRD Kaltim. Pertemuan tersebut untuk menyampaikan kepada wakil rakyat terkait hasil Kongres Mahasiswa Islam Untuk Peradaban yang digelar beberapa waktu lalu.
Ketua DPD I MHTI Kaltim Sri Hartini menyampaikan, selama berabad-abad dunia pendidikan telah terpenjara dalam kepentingan korporasi. Ilmu tidak lagi dikembangkan sebagaimana seharusnya sebuah ilmu. Tetapi ilmu dikembangkan berdasarkan kepentingan korporasi terhadap pasar. Aspek pembiayaan pendidikan dan kepentingan dana riset menjadi alasan pembenaran hal itu.
Sri menambahkan reformasi pemikiran dan identitas muslimah adalah target utama dalam rencana kolonialis untuk menghancurkan dan mencegah pemerintahan Islam. Perempuan adalah pusat keluarga, jantung masyarakat, dan pendidik generasi masa depan. Oleh karena itu, menjerat pikiran dan hati mereka menjadi penting dalam menyetting ulang mentalitas seluruh masyarakat.
“Sistem pendidikan saat ini adalah sistem pendidikan pragmatis dan pro pasar, dengan penerapan kurikulum pendidikan tinggi berbasis kompetensi kerja atau kurikulum KKNI 2012 yang mana kurikulum ini ditetapkan pemerintah untuk menyambut pasar bebas MEA 2015. Padahal, hal tersebut merupakan jalan neoliberalisme di negeri-negeri Islam.
Selain itu bertujuan memastikan setiap kelulusan termasuk mahasiswi tidak hanya memiliki ilmu akan tetapi juga keterampilan kerja yang berstandarisasi,†kata Sri didampingi Sekretaris Etiana Milka Sari, LF HTI Kaltim Burhanuddin, dan Dhana, serta lainnya.
Hal senada disampaikan oleh anggota MHTI Kaltim Juli Nurdiana menyebutkan sistem neokolonialisme dan faham feminis memaksa semua orang untuk menganggap pemberdayaan ekonomi merupakan solusi tepat yang menjadikan kaum muda khususnya wanita muslim untuk berlomba-lomba menjadi wanita karir sehingga melupakan tugas utama mereka dalam merawat dan mendidik generasi penerus.
“Faham feminisme menjadikan dunia barat menjadi kiblat dan contoh terbaik dan mengenyampingkan contoh teladan wanita dunia Umulmukminin,â€tutur Juli.
Menurutnya, kondisi ini terjadi paska hilangnya negara khilafah Islam, sebuah negara yang mengatur dunia berasarkan tatanan syariat Islam, sebuah negara yang sangat memperihatinkan perkembangan dan kemajuan ilmu. Dan mengaplikasikan kemajuan ilmu dalam tatanan bermasyarakat sehingga ilmu benar-benar membawa kebaikan bagi semua umat manusia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua IV DPRD Kaltim Zain Taufiqnurrohman mengaku mengapresiasi terhadap informasi yang disampaikan oleh MHTI Kaltim, dan mengharapkan agar kongres serupa bisa dilakukan secara berkala dengan acara yang lebih besar sehinga gaungnya bisa terdengar oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di samping itu pihaknya meminta agar MHTI Kaltim untuk tetap kritis dan ikut serta dalam mengawasi berbagai kebijakan baik pemerintah di daerah maupun pusat. Ini bertujuan sebagai kontrol sosial yang ideologis yang benar-benar netral dan bertujuan untuk kesejahteraan umat.
“Dewan dengan tiga fungsinya yakni anggaran, perumus kebijakan, dan pengawasan, juga mengharapkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk memberikan pendapatnya termasuk MHTI terhadap berbagai kebijakan yang akan dilahirkan, misalnya dalam perumusan Raperda,â€harap Zain di sela-sela memimpin rapat didampingi wakil ketua Yahya Anja, Muhammad Adam, Ahmad Rosyidi, Mursidi Muslim, Andika Hasan, dan Hermanto Kewot (anggota).
Mursidi Muslim menuturkan untuk melakukan perubahan besar maka harus melakukan tindakan besar pula, artinya ketika ingin mengubah sistem demokrasi yang dianggap banyak kekurangan maka harus masuk ke dalam politik praktis.
Murisidi menambahkan politisi wanita masih sangat minim jika dibandingkan dengan kaum pria terlebih mereka yang berani dan kritis dalam menyuarakan ideologi atau pendapat yang diyankininya memang benar dan bermanfaat bagi umat. “HTI bisa menjadi partai kemudian ikut serta dalam politik praktis, atau silahkan bergabung kepada sejumlah partai politik yang sudah ada yang tujuannya untuk menyuarakan dan merubah sistem menjadi lebih baik lagi,â€tambah Mursidi. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ketua DPD I MHTI Kaltim Sri Hartini menyampaikan, selama berabad-abad dunia pendidikan telah terpenjara dalam kepentingan korporasi. Ilmu tidak lagi dikembangkan sebagaimana seharusnya sebuah ilmu. Tetapi ilmu dikembangkan berdasarkan kepentingan korporasi terhadap pasar. Aspek pembiayaan pendidikan dan kepentingan dana riset menjadi alasan pembenaran hal itu.
Sri menambahkan reformasi pemikiran dan identitas muslimah adalah target utama dalam rencana kolonialis untuk menghancurkan dan mencegah pemerintahan Islam. Perempuan adalah pusat keluarga, jantung masyarakat, dan pendidik generasi masa depan. Oleh karena itu, menjerat pikiran dan hati mereka menjadi penting dalam menyetting ulang mentalitas seluruh masyarakat.
“Sistem pendidikan saat ini adalah sistem pendidikan pragmatis dan pro pasar, dengan penerapan kurikulum pendidikan tinggi berbasis kompetensi kerja atau kurikulum KKNI 2012 yang mana kurikulum ini ditetapkan pemerintah untuk menyambut pasar bebas MEA 2015. Padahal, hal tersebut merupakan jalan neoliberalisme di negeri-negeri Islam.
Selain itu bertujuan memastikan setiap kelulusan termasuk mahasiswi tidak hanya memiliki ilmu akan tetapi juga keterampilan kerja yang berstandarisasi,†kata Sri didampingi Sekretaris Etiana Milka Sari, LF HTI Kaltim Burhanuddin, dan Dhana, serta lainnya.
Hal senada disampaikan oleh anggota MHTI Kaltim Juli Nurdiana menyebutkan sistem neokolonialisme dan faham feminis memaksa semua orang untuk menganggap pemberdayaan ekonomi merupakan solusi tepat yang menjadikan kaum muda khususnya wanita muslim untuk berlomba-lomba menjadi wanita karir sehingga melupakan tugas utama mereka dalam merawat dan mendidik generasi penerus.
“Faham feminisme menjadikan dunia barat menjadi kiblat dan contoh terbaik dan mengenyampingkan contoh teladan wanita dunia Umulmukminin,â€tutur Juli.
Menurutnya, kondisi ini terjadi paska hilangnya negara khilafah Islam, sebuah negara yang mengatur dunia berasarkan tatanan syariat Islam, sebuah negara yang sangat memperihatinkan perkembangan dan kemajuan ilmu. Dan mengaplikasikan kemajuan ilmu dalam tatanan bermasyarakat sehingga ilmu benar-benar membawa kebaikan bagi semua umat manusia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua IV DPRD Kaltim Zain Taufiqnurrohman mengaku mengapresiasi terhadap informasi yang disampaikan oleh MHTI Kaltim, dan mengharapkan agar kongres serupa bisa dilakukan secara berkala dengan acara yang lebih besar sehinga gaungnya bisa terdengar oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di samping itu pihaknya meminta agar MHTI Kaltim untuk tetap kritis dan ikut serta dalam mengawasi berbagai kebijakan baik pemerintah di daerah maupun pusat. Ini bertujuan sebagai kontrol sosial yang ideologis yang benar-benar netral dan bertujuan untuk kesejahteraan umat.
“Dewan dengan tiga fungsinya yakni anggaran, perumus kebijakan, dan pengawasan, juga mengharapkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk memberikan pendapatnya termasuk MHTI terhadap berbagai kebijakan yang akan dilahirkan, misalnya dalam perumusan Raperda,â€harap Zain di sela-sela memimpin rapat didampingi wakil ketua Yahya Anja, Muhammad Adam, Ahmad Rosyidi, Mursidi Muslim, Andika Hasan, dan Hermanto Kewot (anggota).
Mursidi Muslim menuturkan untuk melakukan perubahan besar maka harus melakukan tindakan besar pula, artinya ketika ingin mengubah sistem demokrasi yang dianggap banyak kekurangan maka harus masuk ke dalam politik praktis.
Murisidi menambahkan politisi wanita masih sangat minim jika dibandingkan dengan kaum pria terlebih mereka yang berani dan kritis dalam menyuarakan ideologi atau pendapat yang diyankininya memang benar dan bermanfaat bagi umat. “HTI bisa menjadi partai kemudian ikut serta dalam politik praktis, atau silahkan bergabung kepada sejumlah partai politik yang sudah ada yang tujuannya untuk menyuarakan dan merubah sistem menjadi lebih baik lagi,â€tambah Mursidi. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015