Bontang (ANTARA Kaltim) - Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang Ubayya Bengawan menantang dua SKPD, yaitu BPPM dan Disperindagkop dan UMKM untuk menggali potensi pendapatan asli daerah, karena saat ini pemkot hanya mampu menjalankan tiga sektor potensi PAD.
Ubayya saat dihubungi di Bontang, Minggu, mengatakan potensi PAD di daerah setempat banyak yang lepas dari pantauan pemkot dan kurang dioptimalkan.
"Makanya kita tantang dua SKPD itu untuk mengambil target berapa miliar untuk tahun 2016. Ini upaya kita untuk mendongkrak PAD," kata Ubayya.
Ubayya mengemukakan Komisi II bermaksud baik karena dari sebanyak 112 regulasi yang telah diterbitkan, hanya tiga yang bisa menghasilkan PAD.
"Kita rapat bulan depan untuk membicarakan berapa target potensi PAD di Bontang dan berapa objek PAD supaya ada implementasi regulasi yang telah dibuat, jadi bukan sekadar pajangan,†katanya.
Ubayya menilai banyak persolan yang harus dikaji dua SKPD tersebut, karena sampai saat ini BPPM dan Disperindagkop belum fokus dalam pembenahan fasilitas dan infrakstruktur sebagai salah satu penunjang untuk menarik retribusi yang ada di Bontang.
"Ini juga yang harus diperhitungkan sebagai upaya peningkatan PAD diperlukan fasilitas dan infrakstruktur. Bagaimana PAD akan meningkat kalau akomodasi dan infrakstruktur saja tidak memadai. Makanya kita ajak Pemkot untuk mendongkrak PAD," kata Ubayya.
Sementara itu, Sekretaris Disperindagkop dan UMKM Asdar Ibrahim mengemukakan bahwa untuk mengejar target di lapangan, pihaknya mengusulkan untuk menambah juru pungut dan juru parkir sebanyak 35 orang.
"Untuk mengejar terget retribusi kita usulkan juru pungut retribusi ke pasar-pasar dan menambah juru parkir ini semua untuk mengejar targer di tahun 2016 mendatang dan sudah kami usulkan,â€katanya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ubayya saat dihubungi di Bontang, Minggu, mengatakan potensi PAD di daerah setempat banyak yang lepas dari pantauan pemkot dan kurang dioptimalkan.
"Makanya kita tantang dua SKPD itu untuk mengambil target berapa miliar untuk tahun 2016. Ini upaya kita untuk mendongkrak PAD," kata Ubayya.
Ubayya mengemukakan Komisi II bermaksud baik karena dari sebanyak 112 regulasi yang telah diterbitkan, hanya tiga yang bisa menghasilkan PAD.
"Kita rapat bulan depan untuk membicarakan berapa target potensi PAD di Bontang dan berapa objek PAD supaya ada implementasi regulasi yang telah dibuat, jadi bukan sekadar pajangan,†katanya.
Ubayya menilai banyak persolan yang harus dikaji dua SKPD tersebut, karena sampai saat ini BPPM dan Disperindagkop belum fokus dalam pembenahan fasilitas dan infrakstruktur sebagai salah satu penunjang untuk menarik retribusi yang ada di Bontang.
"Ini juga yang harus diperhitungkan sebagai upaya peningkatan PAD diperlukan fasilitas dan infrakstruktur. Bagaimana PAD akan meningkat kalau akomodasi dan infrakstruktur saja tidak memadai. Makanya kita ajak Pemkot untuk mendongkrak PAD," kata Ubayya.
Sementara itu, Sekretaris Disperindagkop dan UMKM Asdar Ibrahim mengemukakan bahwa untuk mengejar target di lapangan, pihaknya mengusulkan untuk menambah juru pungut dan juru parkir sebanyak 35 orang.
"Untuk mengejar terget retribusi kita usulkan juru pungut retribusi ke pasar-pasar dan menambah juru parkir ini semua untuk mengejar targer di tahun 2016 mendatang dan sudah kami usulkan,â€katanya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015