Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Ali Hamdi meminta Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan sejumlah program pendukung dalam rangka membantu meningkatkan usaha kecil dan menengah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
"Implementasi pemberlakuan MEA pada akhir 2015 ini memang membuat pelaku usaha di Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia umumnya merasa gelisah. Terutama bagi usaha kecil dan menengah," kata Ali Hamdi di Samarinda, Kamis.
Ia mengatakan, penerapan MEA menjadikan kekhawatiran produk asing akan semakin gencar masuk ke pasar dalam negeri dan berpotensi merebut pasar produk lokal.
"Kalau sampai ini terjadi maka Indonesia, khususnya Kaltim hanya menjadi daerah pengimpor saja dan itu artinya kita kalah bersaing," ujarnya.
Ia mengakui keberadaan MEA bisa berimbas positif di dunia usaha lokal, karena keberadaannya bisa membuka peluang yang lebih besar dan lebih luas bagi produk-produk daerah untuk menguasai pasar ASEAN.
Hal ini dengan catatan, jika para pengusaha lokal mampu memproduksi barang berkualitas dan berdaya saing tinggi, maka momen tersebut sebenarnya menawarkan kesempatan berharga untuk menjadikan ekonomi Kaltim lebih berjaya.
Kendati demikian, semua itu tidak akan mampu dilakukan sendiri tanpa perhatian dan bantuan dari pemerintah. Sebab, untuk menunjang bangkitnya produk-produk lokal dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni, lebih profesional dan kreatif serta bagaimana mampu meningkatkan kualitas dari produknya.
Politisi asal PKS itu menambahkan di samping itu pemenuhan infrastruktur sarana dan prasarana penunjang termasuk sisi keamanan juga menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang iklim ekonomi positif di daerah.
"Pemerintah dalam memaksimalkan sejumlah program pelatihan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang mampu mendukung dalam anggaran dengan bentuk permodalan, serta membantu dalam mempromosikan dan pemasarannya," ujarnya.
Ali Hamdi optimistis jika semua itu mampu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, termasuk dengan semakin meningkatnya sejumlah infrastruktur sebagai bagian dari sarana dan prasarana pendukung antara lain, bandara, tol dan pelabuhan yang bertaraf internasional.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Implementasi pemberlakuan MEA pada akhir 2015 ini memang membuat pelaku usaha di Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia umumnya merasa gelisah. Terutama bagi usaha kecil dan menengah," kata Ali Hamdi di Samarinda, Kamis.
Ia mengatakan, penerapan MEA menjadikan kekhawatiran produk asing akan semakin gencar masuk ke pasar dalam negeri dan berpotensi merebut pasar produk lokal.
"Kalau sampai ini terjadi maka Indonesia, khususnya Kaltim hanya menjadi daerah pengimpor saja dan itu artinya kita kalah bersaing," ujarnya.
Ia mengakui keberadaan MEA bisa berimbas positif di dunia usaha lokal, karena keberadaannya bisa membuka peluang yang lebih besar dan lebih luas bagi produk-produk daerah untuk menguasai pasar ASEAN.
Hal ini dengan catatan, jika para pengusaha lokal mampu memproduksi barang berkualitas dan berdaya saing tinggi, maka momen tersebut sebenarnya menawarkan kesempatan berharga untuk menjadikan ekonomi Kaltim lebih berjaya.
Kendati demikian, semua itu tidak akan mampu dilakukan sendiri tanpa perhatian dan bantuan dari pemerintah. Sebab, untuk menunjang bangkitnya produk-produk lokal dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni, lebih profesional dan kreatif serta bagaimana mampu meningkatkan kualitas dari produknya.
Politisi asal PKS itu menambahkan di samping itu pemenuhan infrastruktur sarana dan prasarana penunjang termasuk sisi keamanan juga menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang iklim ekonomi positif di daerah.
"Pemerintah dalam memaksimalkan sejumlah program pelatihan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang mampu mendukung dalam anggaran dengan bentuk permodalan, serta membantu dalam mempromosikan dan pemasarannya," ujarnya.
Ali Hamdi optimistis jika semua itu mampu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, termasuk dengan semakin meningkatnya sejumlah infrastruktur sebagai bagian dari sarana dan prasarana pendukung antara lain, bandara, tol dan pelabuhan yang bertaraf internasional.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015