Bontang (ANTARA Kaltim) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bontang, Kalimantan Timur, meminta DPRD setempat mendukung program pengadaan kapal patroli untuk menunjang tugas pengawasan kapal-kapal di Pelabuhan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan.
"Kami sudah beberapa kali mengusulkan pengadaan 'speed boat' sebagai sarana untuk melakukan patroli pengawasan, namun sampai sekarang belum terealisasi. Tidak mungkin kami melakukan pengawasan dengan berenang," kata Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut Dishubkominfo Bontang Siswa Suwarna di Bontang, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan komisi gabungan DPRD Kota Bontang membahas kasus kecelakaan dan tenggelamnya Kapal Motor Titian Muhibah.
Kendati Peraturan Daerah tentang Nelayan telah disahkan oleh DPRD Bontang, Suwarna mengatakan batasan pengawasan yang dilakukan petugas terhadap kapal-kapal hanya sampai sejauh 4 mil dari garis pantai.
"Selama ini kami hanya sebatas mengawasi hilir mudik kapal di areal pelabuhan, serta memeriksa keamanan berlayar kapal nelayan dengan bobot di bawah 7 GT (gross ton)," ujarnya.
Dishubkominfo Bontang, lanjut Suwarna, telah beberapa kali melakukan sosialisasi mengenai penggunaan alat keselamatan dan batasan muatan barang kepada para pemilik kapal, untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut.
Suwarna berharap DPRD Kota Bontang membantu pengalokasian anggaran untuk pengadaan kapal patroli agar tugas pengawasan bisa dijalankan dengan optimal.
"Kami berharap ada perhatian dari DPRD Bontang terkait usulan pengadaan kapal patroli tersebut," tambahnya.
Terkait KM Titian Muhibah yang tenggelam di Perairan Selat Makassar saat pelayaran dari Bontang menuju Mamuju, Suwarna menegaskan bahwa kapal tersebut bukan berasal dari Bontang karena segala perizinannya diterbitkan di Mamuju.
"Jadi, tugas kami hanya sebatas memeriksa kapal dan muatan barangnya. Kami tidak mengetahui kalau kapal tersebut mengambil penumpang di luar pelabuhan, karena kesulitan untuk memantaunya," ujarnya.
Menanggapi usulan Dishubkominfo, Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam HS berjanji akan menampung aspirasi tersebut dan membahasnya dalam rapat internal dengan anggota dan instansi terkait.
"Kita koordinasikan dengan lintas SKPD terlebih dahulu dan membahasnya bersama-sama dalam kesempatan yang lain. Yang jelas, kami mendukung usulan pengadaan kapal patroli itu," ujar Rustam. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Kami sudah beberapa kali mengusulkan pengadaan 'speed boat' sebagai sarana untuk melakukan patroli pengawasan, namun sampai sekarang belum terealisasi. Tidak mungkin kami melakukan pengawasan dengan berenang," kata Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut Dishubkominfo Bontang Siswa Suwarna di Bontang, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan komisi gabungan DPRD Kota Bontang membahas kasus kecelakaan dan tenggelamnya Kapal Motor Titian Muhibah.
Kendati Peraturan Daerah tentang Nelayan telah disahkan oleh DPRD Bontang, Suwarna mengatakan batasan pengawasan yang dilakukan petugas terhadap kapal-kapal hanya sampai sejauh 4 mil dari garis pantai.
"Selama ini kami hanya sebatas mengawasi hilir mudik kapal di areal pelabuhan, serta memeriksa keamanan berlayar kapal nelayan dengan bobot di bawah 7 GT (gross ton)," ujarnya.
Dishubkominfo Bontang, lanjut Suwarna, telah beberapa kali melakukan sosialisasi mengenai penggunaan alat keselamatan dan batasan muatan barang kepada para pemilik kapal, untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut.
Suwarna berharap DPRD Kota Bontang membantu pengalokasian anggaran untuk pengadaan kapal patroli agar tugas pengawasan bisa dijalankan dengan optimal.
"Kami berharap ada perhatian dari DPRD Bontang terkait usulan pengadaan kapal patroli tersebut," tambahnya.
Terkait KM Titian Muhibah yang tenggelam di Perairan Selat Makassar saat pelayaran dari Bontang menuju Mamuju, Suwarna menegaskan bahwa kapal tersebut bukan berasal dari Bontang karena segala perizinannya diterbitkan di Mamuju.
"Jadi, tugas kami hanya sebatas memeriksa kapal dan muatan barangnya. Kami tidak mengetahui kalau kapal tersebut mengambil penumpang di luar pelabuhan, karena kesulitan untuk memantaunya," ujarnya.
Menanggapi usulan Dishubkominfo, Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam HS berjanji akan menampung aspirasi tersebut dan membahasnya dalam rapat internal dengan anggota dan instansi terkait.
"Kita koordinasikan dengan lintas SKPD terlebih dahulu dan membahasnya bersama-sama dalam kesempatan yang lain. Yang jelas, kami mendukung usulan pengadaan kapal patroli itu," ujar Rustam. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015