Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dalam upaya mewujudkan swasembada beras, Pemprov Kaltim melalui dinas terkait terus melakukan pengembangan sektor pertanian tanaman pangan Kaltim. Mendukung pencapaian target tersebut, maka sinergi anggaran provinsi dan kabupaten/kota harus disusun dengan lebih baik.
"Selain langkah nyata, anggaran pangan Kaltim juga perlu disinergikan dengan kabupaten kota," kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim M Sa'bani di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (11/2).
Walaupun demikian lanjut Sa'bani, pemerintah juga mengimbau kepada perbankan untuk bisa mengalokasikan dana mereka untuk mendukung program pemerintah, seperti program pangan sejahtera, sawit sejahtera, keramba sejahtera, ternak sejahtera dan program lainnya. Dengan sinergitas yang baik diharapkan lahan-lahan pangan bisa dikelola dengan rapi.
Tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan yang berlebihan hingga menurunkan luas areal dan berdampak pada penurunan hasil produksi.
"Ini sudah mengkhawatirkan. Kita belum diverfikasi, kita masih fokus pada swasembada beras," ujarnya.
Padahal menurut Sa'bani kebutuhan untuk pangan, bukan hanya kebutuhan beras, tetapi juga daging, baik ayam maupun maupun daging sapi serta holtikultura lainnya seperti kedelai, jagung, bawang merah, lombok dan kebutuhan lainnya.
"Strategi ke depan ini harus kita sikapi bersama kabupaten kota yang memang lahannya ada di daerah," kata Sa'bani.
Sabani mengakui, kebutuhan pangan Kaltim belum bisa terpenuhi dan hal itu memang tidak bisa dihindari. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi pemerintah, maka para penimbun akan berulah dalam liberalisasi pangan.
"Ini yang perlu kita waspadai dan perlu ada intervensi, paling tidak untuk mengendalikan, karena pangan ini berpengaruh terhadap inflasi. Kalau inflasi semakin naik, maka nilai tukar dan daya beli masyarakat akan menurun," ujar Sa'bani. (Humas Prov kaltim/mar)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Selain langkah nyata, anggaran pangan Kaltim juga perlu disinergikan dengan kabupaten kota," kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim M Sa'bani di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (11/2).
Walaupun demikian lanjut Sa'bani, pemerintah juga mengimbau kepada perbankan untuk bisa mengalokasikan dana mereka untuk mendukung program pemerintah, seperti program pangan sejahtera, sawit sejahtera, keramba sejahtera, ternak sejahtera dan program lainnya. Dengan sinergitas yang baik diharapkan lahan-lahan pangan bisa dikelola dengan rapi.
Tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan yang berlebihan hingga menurunkan luas areal dan berdampak pada penurunan hasil produksi.
"Ini sudah mengkhawatirkan. Kita belum diverfikasi, kita masih fokus pada swasembada beras," ujarnya.
Padahal menurut Sa'bani kebutuhan untuk pangan, bukan hanya kebutuhan beras, tetapi juga daging, baik ayam maupun maupun daging sapi serta holtikultura lainnya seperti kedelai, jagung, bawang merah, lombok dan kebutuhan lainnya.
"Strategi ke depan ini harus kita sikapi bersama kabupaten kota yang memang lahannya ada di daerah," kata Sa'bani.
Sabani mengakui, kebutuhan pangan Kaltim belum bisa terpenuhi dan hal itu memang tidak bisa dihindari. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi pemerintah, maka para penimbun akan berulah dalam liberalisasi pangan.
"Ini yang perlu kita waspadai dan perlu ada intervensi, paling tidak untuk mengendalikan, karena pangan ini berpengaruh terhadap inflasi. Kalau inflasi semakin naik, maka nilai tukar dan daya beli masyarakat akan menurun," ujar Sa'bani. (Humas Prov kaltim/mar)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015