Samarinda (ANTARA Kaltim) - Infrastruktur, kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas APBD 2015 Kaltim dan. Kecuali tiga hal itu, alokasi belanja untuk pertanian, kelautan dan perikanan lumayan besar, sebesar 5,26 persen dari APBD 2015 yang berjumlah sekitar Rp 9,3 triliun.
Khusus provinsi baru Kaltara yang merupakan pemekaran Kaltim, disebutkan perlu dukungan kuat dari pemerintah pusat, terutama pada sektor kelautan.
Demikian diungkapkan anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kaltara Hermanus, kemarin (15/10).
Ia menilai APBD 2015 untuk wilayah tersebut dinilai perlu mendapat suntikan tambahan dari pemerintah pusat. Karena porsi yang ada terbagi dalam berbagai konsentrasi, terutama infrastruktur dalam arti luas yang menjadi prioritas anggaran.
Guna mendukung ketahanan pangan masyarakat Kaltim, dalam program prioritas perlu disepakati belanja langsung untuk meningkatkan berbagai program pada SKPD Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
Terutama wilayah utara yang secara geografis terbilang strategis, memiliki wilayah darat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, dan berbagai potensi kelautan yang dimiliki.
“Banyak masyarakat nelayan di daerah Kaltara seperti di Tarakan, Bulungan, Nunukan dan pulau Sebatik. Namun program yang sudah ada selama ini minim perhatian dari pusat,†imbuhnya.
Ia melanjutkan berbagai capaian SKPD terus dilaksanakan. Namun acapkali anggaran kabupaten dan kota terserap lebih banyak kepada infrastruktur. “Jika hanya mengandalkan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota Kaltara sulit maju. Untuk mengembangkan sektor kelautan di Kaltara pemerintah pusat harus memberi perhatian serius,†imbuhnya.
Perhatian yang diharapkan dapat menunjang pembangunan usaha nelayan, baik fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat, operasional nelayan, serta pembekalan dan pemberdayaan masyarakat nelayan.
Ia menilai kinerja dinas terkait sudah cukup bagus. “APBD sudah ada namun terbagi. Sumber keuangan dari pusat yang sangat diharapkan,†imbuhnya.
“Kita sangat berharap pemerintah pusat memberikan dukungan dan perhatian lebih. Meski tentu tidak lepas dari perhatian pemerintah daerah juga. Agar program menjadi sinergis, diperlukan perhatian bersama,†tutupnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/ast/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Khusus provinsi baru Kaltara yang merupakan pemekaran Kaltim, disebutkan perlu dukungan kuat dari pemerintah pusat, terutama pada sektor kelautan.
Demikian diungkapkan anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kaltara Hermanus, kemarin (15/10).
Ia menilai APBD 2015 untuk wilayah tersebut dinilai perlu mendapat suntikan tambahan dari pemerintah pusat. Karena porsi yang ada terbagi dalam berbagai konsentrasi, terutama infrastruktur dalam arti luas yang menjadi prioritas anggaran.
Guna mendukung ketahanan pangan masyarakat Kaltim, dalam program prioritas perlu disepakati belanja langsung untuk meningkatkan berbagai program pada SKPD Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
Terutama wilayah utara yang secara geografis terbilang strategis, memiliki wilayah darat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, dan berbagai potensi kelautan yang dimiliki.
“Banyak masyarakat nelayan di daerah Kaltara seperti di Tarakan, Bulungan, Nunukan dan pulau Sebatik. Namun program yang sudah ada selama ini minim perhatian dari pusat,†imbuhnya.
Ia melanjutkan berbagai capaian SKPD terus dilaksanakan. Namun acapkali anggaran kabupaten dan kota terserap lebih banyak kepada infrastruktur. “Jika hanya mengandalkan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota Kaltara sulit maju. Untuk mengembangkan sektor kelautan di Kaltara pemerintah pusat harus memberi perhatian serius,†imbuhnya.
Perhatian yang diharapkan dapat menunjang pembangunan usaha nelayan, baik fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat, operasional nelayan, serta pembekalan dan pemberdayaan masyarakat nelayan.
Ia menilai kinerja dinas terkait sudah cukup bagus. “APBD sudah ada namun terbagi. Sumber keuangan dari pusat yang sangat diharapkan,†imbuhnya.
“Kita sangat berharap pemerintah pusat memberikan dukungan dan perhatian lebih. Meski tentu tidak lepas dari perhatian pemerintah daerah juga. Agar program menjadi sinergis, diperlukan perhatian bersama,†tutupnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/ast/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014