Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menggelar sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
"Harapannya melalui sosialisasi ini, semua pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga pilkada serentak tahun 2024 berlangsung demokratis, jujur, dan adil," jelas Asisten I Bidang Tata Pemerintahan, Zulkifli saat membuka sosialisasi di salah satu hotel di Balikpapan, Rabu (9/10).
Ia menegaskan ASN dapat menjaga integritas dan menjalankan prinsip netralitas, yakni tidak berpihak atau menggunakan kewenangan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah,.
"Demikian pula kepada Ketua RT untuk juga berperan serta untuk dapat mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara," ujarnya.
Lanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah dapat menjaga situasi aman dan kondusif Kota Balikpapan menjelang pelaksanaan Pilkada.
"Saya minta tidak menyebarkan hoaks, kampanye hitam yang merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah,” tegasnya.
Dia mengemukakan, KPU Kota Balikpapan telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) kota Balikpapan pada pilkada tahun 2024, berjumlah 520,986 pemilih, mencakup 6 kecamatan dan 34 kelurahan.
Zulkifli berharap KPU Kota Balikpapan dapat memenuhi target partisipasi pemilih sebesar 70-80 persen, atau dapat melebihi tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2020 yang mencapai 60 persen.
Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setdakot Balikpapan, Ruddy Iskandar mengatakan, sosialisasi pilkada tahun 2024 merupakan langkah penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
“Pemilih yang sudah terdaftar di DPT ini akan memilih pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota,” ujarnya.
Ruddy menjelaskan, pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan 27 Nopember 2024 mendatang. Dan masyarakat perlu mengetahui tanggal penting terkait tahapan pemilihan, termasuk masa kampanye, hari pemungutan suara, dan pengumuman hasil.
“Sosialisasi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan keberhasilan demokrasi dan legitimasi pemimpin terpilih,” tutur dia.
Dikatakannya, masyarakat juga harus memahami tahapan-tahapan dalam Pilkada, mulai dari pendaftaran pemilih, verifikasi, kampanye, hingga pemungutan suara. Transparansi proses pemilihan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Sosialisasi juga perlu menyediakan informasi yang jelas tentang para calon, baik latar belakang, visi, misi, dan program kerja. Pemilih diharapkan memilih calon berdasarkan kualitas dan kemampuan memimpin, bukan sekadar popularitas,” ungkapnya.
Pencegahan hoaks dan politik uang diperlukan dengan edukasi tentang bahaya penyebaran informasi palsu (hoaks) dan larangan politik uang sangat penting. Pemilih harus dibekali kemampuan untuk mengenali informasi yang valid dan tidak tergiur oleh praktik-praktik politik yang melanggar aturan.
Lanjut dia, bila situasi pandemi masih berdampak pada tahun 2024, sosialisasi harus mencakup informasi tentang pelaksanaan protokol kesehatan selama proses pemilihan.
"Termasuk di tempat pemungutan suara (TPS),” tegasnya.
menurutnya, sosialisasi harus mencakup aksesibilitas pemilihan bagi kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Seperti lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
“Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan masyarakat bisa lebih siap dan antusias dalam mengikuti Pilkada 2024 dengan pemahaman yang baik,” katanya. (Adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Harapannya melalui sosialisasi ini, semua pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga pilkada serentak tahun 2024 berlangsung demokratis, jujur, dan adil," jelas Asisten I Bidang Tata Pemerintahan, Zulkifli saat membuka sosialisasi di salah satu hotel di Balikpapan, Rabu (9/10).
Ia menegaskan ASN dapat menjaga integritas dan menjalankan prinsip netralitas, yakni tidak berpihak atau menggunakan kewenangan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah,.
"Demikian pula kepada Ketua RT untuk juga berperan serta untuk dapat mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara," ujarnya.
Lanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah dapat menjaga situasi aman dan kondusif Kota Balikpapan menjelang pelaksanaan Pilkada.
"Saya minta tidak menyebarkan hoaks, kampanye hitam yang merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah,” tegasnya.
Dia mengemukakan, KPU Kota Balikpapan telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) kota Balikpapan pada pilkada tahun 2024, berjumlah 520,986 pemilih, mencakup 6 kecamatan dan 34 kelurahan.
Zulkifli berharap KPU Kota Balikpapan dapat memenuhi target partisipasi pemilih sebesar 70-80 persen, atau dapat melebihi tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2020 yang mencapai 60 persen.
Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setdakot Balikpapan, Ruddy Iskandar mengatakan, sosialisasi pilkada tahun 2024 merupakan langkah penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
“Pemilih yang sudah terdaftar di DPT ini akan memilih pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota,” ujarnya.
Ruddy menjelaskan, pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan 27 Nopember 2024 mendatang. Dan masyarakat perlu mengetahui tanggal penting terkait tahapan pemilihan, termasuk masa kampanye, hari pemungutan suara, dan pengumuman hasil.
“Sosialisasi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan keberhasilan demokrasi dan legitimasi pemimpin terpilih,” tutur dia.
Dikatakannya, masyarakat juga harus memahami tahapan-tahapan dalam Pilkada, mulai dari pendaftaran pemilih, verifikasi, kampanye, hingga pemungutan suara. Transparansi proses pemilihan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Sosialisasi juga perlu menyediakan informasi yang jelas tentang para calon, baik latar belakang, visi, misi, dan program kerja. Pemilih diharapkan memilih calon berdasarkan kualitas dan kemampuan memimpin, bukan sekadar popularitas,” ungkapnya.
Pencegahan hoaks dan politik uang diperlukan dengan edukasi tentang bahaya penyebaran informasi palsu (hoaks) dan larangan politik uang sangat penting. Pemilih harus dibekali kemampuan untuk mengenali informasi yang valid dan tidak tergiur oleh praktik-praktik politik yang melanggar aturan.
Lanjut dia, bila situasi pandemi masih berdampak pada tahun 2024, sosialisasi harus mencakup informasi tentang pelaksanaan protokol kesehatan selama proses pemilihan.
"Termasuk di tempat pemungutan suara (TPS),” tegasnya.
menurutnya, sosialisasi harus mencakup aksesibilitas pemilihan bagi kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Seperti lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
“Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan masyarakat bisa lebih siap dan antusias dalam mengikuti Pilkada 2024 dengan pemahaman yang baik,” katanya. (Adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024