Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah merealisasikan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 321 unit dalam program pengentasan angka kemiskinan di daerah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, Irhamsyah di Samarinda, Sabtu, mengatakan program RLH ini dilakukan melalui kerja sama pentahelix dengan melibatkan pihak swasta dan instansi vertikal.
Program RLH ini telah dilaksanakan sejak tahun 2022 itu tersebar di sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim dengan tujuan utama untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.
“Salah satu indikator warga miskin itu, bisa kita lihat dari kondisi rumahnya. Jadi Pemprov membantu mengintervensi dari sisi itu, kita bangunkan rumah yang layak huni untuk meningkatkan taraf hidup agar mampu keluar dari jerat kemiskinan,” kata Irham.
Dia mengungkapkan angka kemiskinan di Kaltim pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,11 persen. Perkembangan terbaru pada Maret 2024 menunjukkan penurunan menjadi 5,78 persen, atau berkurang sebesar 0,33 persen.
Sejak dimulainya program pembangunan RLH pada 2022, Pemprov Kaltim berhasil membangun sebanyak 321 unit rumah di 10 kabupaten/kota.
Menurut Irham, dana dari program RLH ini tidak menggunakan APBD Kaltim. Melainkan, dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Kaltim.
“Ada sebanyak 38 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor mulai dari pertambangan, perkebunan, perbankan dan lainnya yang menyalurkan dana CSR-nya untuk pembangunan RLH,” kata Irham.
Dalam pelaksanaannya, program RLH itu menyediakan dua tipe desain rumah, yaitu tipe 36 dengan konstruksi beton dan tipe 45 dengan konstruksi kayu.
Selain pembangunan rumah, para penerima manfaat program ini juga mendapatkan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, seperti pengolahan pangan, pertukangan, dan cukur, untuk meningkatkan kemampuan bekerja dan menghasilkan pendapatan.
“Jangan sampai rumahnya sudah layak huni, tapi mereka tetap tidak berpenghasilan. Jadi kita beri bekal dengan pelatihan dan modal usaha,” ucapnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, Irhamsyah di Samarinda, Sabtu, mengatakan program RLH ini dilakukan melalui kerja sama pentahelix dengan melibatkan pihak swasta dan instansi vertikal.
Program RLH ini telah dilaksanakan sejak tahun 2022 itu tersebar di sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim dengan tujuan utama untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.
“Salah satu indikator warga miskin itu, bisa kita lihat dari kondisi rumahnya. Jadi Pemprov membantu mengintervensi dari sisi itu, kita bangunkan rumah yang layak huni untuk meningkatkan taraf hidup agar mampu keluar dari jerat kemiskinan,” kata Irham.
Dia mengungkapkan angka kemiskinan di Kaltim pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,11 persen. Perkembangan terbaru pada Maret 2024 menunjukkan penurunan menjadi 5,78 persen, atau berkurang sebesar 0,33 persen.
Sejak dimulainya program pembangunan RLH pada 2022, Pemprov Kaltim berhasil membangun sebanyak 321 unit rumah di 10 kabupaten/kota.
Menurut Irham, dana dari program RLH ini tidak menggunakan APBD Kaltim. Melainkan, dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Kaltim.
“Ada sebanyak 38 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor mulai dari pertambangan, perkebunan, perbankan dan lainnya yang menyalurkan dana CSR-nya untuk pembangunan RLH,” kata Irham.
Dalam pelaksanaannya, program RLH itu menyediakan dua tipe desain rumah, yaitu tipe 36 dengan konstruksi beton dan tipe 45 dengan konstruksi kayu.
Selain pembangunan rumah, para penerima manfaat program ini juga mendapatkan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, seperti pengolahan pangan, pertukangan, dan cukur, untuk meningkatkan kemampuan bekerja dan menghasilkan pendapatan.
“Jangan sampai rumahnya sudah layak huni, tapi mereka tetap tidak berpenghasilan. Jadi kita beri bekal dengan pelatihan dan modal usaha,” ucapnya.*
Editor : M.Ghofar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024