Samarinda (ANTARA Kaltim) - Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kaltim Josep menguraikan pentingnya menyoroti secara khusus berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim yang akan berdampak kepada penerimaan daerah.
Di antaranya masih belum transparannya pemerintah pusat atas data lifting migas sebagai dasar bagi hasil kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Termasuk belum adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan mutasi bagi kendaraan luar daerah yang beroperasi di Kaltim.
“Belum masuknya sistem mekanisme Samsat atas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) alat berat juga jadi perhatian. Permasalahan tersebut perlu diantisipasi dan diperjuangkan bersama antara Pemprov Kaltim dengan DPRD Kaltim, agar optimalisasi pendapatan daerah dapat terwujud,†tutur Josep pada Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kaltim tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaltim Anggaran 2015.
Selain itu, Golkar juga menyoroti Nota Penjelasan Keuangan RAPBD 2015 yang disampaikan gubernur beberapa waktu lalu terkait rencana pendapatan daerah pada 2015 yang mengalami penurunan sebesar Rp 2,664 triliun atau 23,81 persen dari sebelumnya pada 2014 sebesar Rp 11,192 triliun menjadi Rp 8,527 triliun.
“Terhadap hal ini Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah harus benar-benar mampu secara cermat menyusun prioritas program pembangunan, sehingga program-program stategis yang sedang dilaksanakan tidak berbengkalai dalam pelaksanaanya,†harap Josep.
Golkar, kata Josep, meminta penjelasan pemerintah atas perhitungan rencana pendapatan dari sumber lain-lain pendaptan yang sah yang direncanakan pada 2015 sebesar Rp 366,20 miliar yang mengalami penurunan sebesar Rp 925 juta atau 0,25 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan rencana total pendapatan daerah dari sumber lain-lain yang sah pada 2014 sebesar Rp 637,12 miliar sebagaimana yang disampaikan gubernur pada nota keuangan RAPBD 2015 lalu.
“Terkait pengeluaran pemerintah provinsi dalam rencana belanja daerah merupakan gambaran sejauh mana komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, berupa peningkatan pelayanan dasar, penyediaan fasilitas sosial yang tergambar dalam program prioritas pemerintah,†tegas Josep.
Pada intinya, Fraksi Golkar berharap agar dalam penyusunan rencana APBD 2015 telah mencermati substansi permasalahan dan isu-isu strategis daerah Kaltim, RKPD 2015, dan memperhatikan sungguh-sungguh Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2015 Kaltim yang telah disepakati bersama. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Di antaranya masih belum transparannya pemerintah pusat atas data lifting migas sebagai dasar bagi hasil kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Termasuk belum adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan mutasi bagi kendaraan luar daerah yang beroperasi di Kaltim.
“Belum masuknya sistem mekanisme Samsat atas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) alat berat juga jadi perhatian. Permasalahan tersebut perlu diantisipasi dan diperjuangkan bersama antara Pemprov Kaltim dengan DPRD Kaltim, agar optimalisasi pendapatan daerah dapat terwujud,†tutur Josep pada Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kaltim tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaltim Anggaran 2015.
Selain itu, Golkar juga menyoroti Nota Penjelasan Keuangan RAPBD 2015 yang disampaikan gubernur beberapa waktu lalu terkait rencana pendapatan daerah pada 2015 yang mengalami penurunan sebesar Rp 2,664 triliun atau 23,81 persen dari sebelumnya pada 2014 sebesar Rp 11,192 triliun menjadi Rp 8,527 triliun.
“Terhadap hal ini Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah harus benar-benar mampu secara cermat menyusun prioritas program pembangunan, sehingga program-program stategis yang sedang dilaksanakan tidak berbengkalai dalam pelaksanaanya,†harap Josep.
Golkar, kata Josep, meminta penjelasan pemerintah atas perhitungan rencana pendapatan dari sumber lain-lain pendaptan yang sah yang direncanakan pada 2015 sebesar Rp 366,20 miliar yang mengalami penurunan sebesar Rp 925 juta atau 0,25 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan rencana total pendapatan daerah dari sumber lain-lain yang sah pada 2014 sebesar Rp 637,12 miliar sebagaimana yang disampaikan gubernur pada nota keuangan RAPBD 2015 lalu.
“Terkait pengeluaran pemerintah provinsi dalam rencana belanja daerah merupakan gambaran sejauh mana komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, berupa peningkatan pelayanan dasar, penyediaan fasilitas sosial yang tergambar dalam program prioritas pemerintah,†tegas Josep.
Pada intinya, Fraksi Golkar berharap agar dalam penyusunan rencana APBD 2015 telah mencermati substansi permasalahan dan isu-isu strategis daerah Kaltim, RKPD 2015, dan memperhatikan sungguh-sungguh Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2015 Kaltim yang telah disepakati bersama. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014