Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Idham Holik memantau langsung penghitungan ulang suara pada pemilihan DPR RI di Gudang Logistik KPU Balikpapan, Sabtu (15/6).
Di gudang itu, Idham Holik turut didampingi oleh Ketua KPU Kota Balikpapan Prakoso Yudho Lelono, Bawaslu Kota Balikpapan, dan dihadiri oleh tim sukses Caleg dan perwakilan partai politik.
"Penghitungan ulang ini setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 209-0114-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang memerintahkan penghitungan ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu di Daerah Pilih (Dapil) Kaltim," jelasnya.
Idham Holik mengemukakan bahwa pentingnya memastikan kondisi kotak suara dalam keadaan aman. Memastikan kotak suara yang menjadi fokus putusan Mahkamah Konstitusi dalam kondisi aman dan terjaga dengan baik,.
Dia menyebutkan, di Kota Balikpapan sedikitnya ada 25 TPS yang dilakukan penghitungan suara ulang, 25 TPS itu tersebar di seluruh wilayah Kota Balikpapan, baik Balikpapan Kota, Tengah, Selatan, Utara, maupun Balikpapan Timur.
Lebih jauh Idham menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa ada 147 TPS di 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.
Menurutnya pentingnya hak hukum kandidat atau peserta Pemilu untuk mengajukan sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi jika ada dugaan perselisihan yang mempengaruhi hasil pemilihan.
"Undang-undang memberikan ruang kepada peserta Pemilu untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi jika tidak puas dengan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU," jelasnya.
Idham menilai KPU Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten atau Kota di Kaltim telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bawaslu dan kepolisian, untuk memastikan proses penghitungan ulang berjalan lancar dan aman.
"Kami sangat percaya dengan integritas KPU Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota. Proses penghitungan ulang ini diharapkan berjalan lancar dengan koordinasi yang baik dengan semua pihak," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
Di gudang itu, Idham Holik turut didampingi oleh Ketua KPU Kota Balikpapan Prakoso Yudho Lelono, Bawaslu Kota Balikpapan, dan dihadiri oleh tim sukses Caleg dan perwakilan partai politik.
"Penghitungan ulang ini setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 209-0114-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang memerintahkan penghitungan ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu di Daerah Pilih (Dapil) Kaltim," jelasnya.
Idham Holik mengemukakan bahwa pentingnya memastikan kondisi kotak suara dalam keadaan aman. Memastikan kotak suara yang menjadi fokus putusan Mahkamah Konstitusi dalam kondisi aman dan terjaga dengan baik,.
Dia menyebutkan, di Kota Balikpapan sedikitnya ada 25 TPS yang dilakukan penghitungan suara ulang, 25 TPS itu tersebar di seluruh wilayah Kota Balikpapan, baik Balikpapan Kota, Tengah, Selatan, Utara, maupun Balikpapan Timur.
Lebih jauh Idham menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa ada 147 TPS di 9 kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.
Menurutnya pentingnya hak hukum kandidat atau peserta Pemilu untuk mengajukan sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi jika ada dugaan perselisihan yang mempengaruhi hasil pemilihan.
"Undang-undang memberikan ruang kepada peserta Pemilu untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi jika tidak puas dengan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU," jelasnya.
Idham menilai KPU Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten atau Kota di Kaltim telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bawaslu dan kepolisian, untuk memastikan proses penghitungan ulang berjalan lancar dan aman.
"Kami sangat percaya dengan integritas KPU Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota. Proses penghitungan ulang ini diharapkan berjalan lancar dengan koordinasi yang baik dengan semua pihak," katanya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024