Pemprov Kaltim kuatkan peran Posyandu percepat intervensi stunting

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menguatkan peran pos pelayanan terpadu (Posyandu) di semua desa/kelurahan untuk mempercepat intervensi stunting, karena saat ini prevalensi stunting Kaltim masih tinggi yaitu mencapai 22,9 persen.

"Di Kaltim terdapat 1.038 desa/kelurahan. Setiap desa/kelurahan minimal memiliki satu Posyandu, sehingga peran mereka mulai Juni ini dimaksimalkan untuk penurunan stunting," ujar Kabid Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya DPMPD Kaltim Roslindawaty di Samarinda, Senin.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim selaku sekretaris dalam Kelompok Kerja Fungsional (Pokjanal) Posyandu Provinsi Kaltim, berperan aktif dalam melakukan intervensi penurunan stunting, pembinaan kader posyandu, hingga penguatan kelembagaan posyandu.

Terkait dengan percepatan penurunan stunting, lanjutnya, pihaknya telah melibatkan berbagai pihak terkait seperti BKKBN Kaltim, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PKK, Badan Amil Zakat, dan pihak lain untuk intervensi melalui Posyandu.

Bahkan dalam Rapat Pokjanal Posyandu yang digelar tiga hari lalu, telah disepakati segera dilakukan aksi intervensi percepatan penurunan stunting, yakni akan digelar secara hybrid pada Rabu (12/6) di Posyandu Kemuning, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Secara langsung digelar di Posyandu Kemuning yang dihadiri berbagai unsur terkait, sedangkan secara daring dihadiri oleh semua posyandu, pemerintah desa, kelurahan, dan pihak lain dengan kegiatan utama layanan Posyandu dan pemberian makanan tambahan," kata Roslindawaty.

Kepala Badan Kependekan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim Sunarto mengatakan percepatan intervensi penurunan stunting perlu dilakukan karena berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di akhir 2023, prevalensi stunting di Kaltim hanya turun 1 persen, dari 23,9 persen pada 2022 menjadi 22,9 persen pada 2023.

Rincian perkembangan stunting per kabupaten/kota adalah di Kabupaten Paser turun 2,5 persen, dari 24,9 menjadi 22,4 persen, Kabupaten Kutai Barat turun 1,1 persen, dari 23,1 menjadi 22 persen.

Kabupaten Kutai Kartanegara turun paling banyak yang mencapai 9,5 persen, dari 27,1 menjadi 17,6 persen, Kabupaten Kutai Timur naik 4,3 persen, dari 24,7 menjadi 29 persen, Kabupaten Berau naik 1,4 persen, dari 21,6 menjadi 23 persen, Kabupaten Penajam Paser Utara naik 2,8 dari 21,8 menjadi 24,6 persen.

"Kemudian Kota Balikpapan terjadi kenaikan prevalensi stunting 2 persen, dari 19,6 menjadi 21,6 persen, Kota Samarinda turun 0,9 persen, dari 25,3 menjadi 24,4 persen, dan di Kota Bontang naik paling tinggi hingga mencapai 6,4 persen, dari 21 menjadi 27,4 persen," kata Sunarto.