Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah berupaya menekan penyebaran virus corona atau COVID-19, tetapi justru jadi masalah," kata Bupati setempat Abdul Gafur Mas'ud.
"Kami telah lakukan penanggulangan COVID-19 tapi jadi masalah, itu alasan saya menolak terlibat lagi dalam penanganan virus corona," ujar Bupati di Penajam, Kamis.
Kegiatan penanganan COVID-19 yang jadi sorotan jelas Abdul Gafur Mas'ud, diantaranya menyangkut harga pengadaan bilik sterilisasi yang dilaksanakan pada Maret 2020.
Kemudian pengadaan masker yang pada saat itu harga satu lembar masker lanjut Bupati, bisa mencapai jutaan rupiah karena kondisi luar biasa.
Jika keputusan Presiden 2019-2020 tentang keadaan luar biasa jadi masalah menurut Abdul Gafur Mas'ud, maka kepala daerah termasuk provinsi maupun pusat berpotensi terkena masalah.
Jadi sebelum ada alas hukum yang kuat, maka Bupati Abdul Gafur Mas'ud menyatakan tidak bakal terlibat lagi dalam penanganan COVID-19 di kabupaten calon ibu kota negara tersebut.
"Ada laporan kepada kejaksaan dan kepolisian terkait kegiatan penanganan virus corona, itu tidak masalah karena hak demokrasi," ucap Abdul Gafur Mas'ud.
"Masalahnya ketika keputusan kepala negara menyangkut keadaan darurat juga menjadi masalah, itu bahaya," tambahnya.
Bahayanya kata Abdul Gafur Mas'ud, ketika masalah tersebut terlalu dipolitisasi jadi sekan-akan digiring ke arah yang tidak baik. (ADV)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
"Kami telah lakukan penanggulangan COVID-19 tapi jadi masalah, itu alasan saya menolak terlibat lagi dalam penanganan virus corona," ujar Bupati di Penajam, Kamis.
Kegiatan penanganan COVID-19 yang jadi sorotan jelas Abdul Gafur Mas'ud, diantaranya menyangkut harga pengadaan bilik sterilisasi yang dilaksanakan pada Maret 2020.
Kemudian pengadaan masker yang pada saat itu harga satu lembar masker lanjut Bupati, bisa mencapai jutaan rupiah karena kondisi luar biasa.
Jika keputusan Presiden 2019-2020 tentang keadaan luar biasa jadi masalah menurut Abdul Gafur Mas'ud, maka kepala daerah termasuk provinsi maupun pusat berpotensi terkena masalah.
Jadi sebelum ada alas hukum yang kuat, maka Bupati Abdul Gafur Mas'ud menyatakan tidak bakal terlibat lagi dalam penanganan COVID-19 di kabupaten calon ibu kota negara tersebut.
"Ada laporan kepada kejaksaan dan kepolisian terkait kegiatan penanganan virus corona, itu tidak masalah karena hak demokrasi," ucap Abdul Gafur Mas'ud.
"Masalahnya ketika keputusan kepala negara menyangkut keadaan darurat juga menjadi masalah, itu bahaya," tambahnya.
Bahayanya kata Abdul Gafur Mas'ud, ketika masalah tersebut terlalu dipolitisasi jadi sekan-akan digiring ke arah yang tidak baik. (ADV)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021