DPRD PPU Sahkan APBD-P 2012

Penajam (ANTARA Kaltim) - Rapat Paripurna Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-P Tahun Anggaran 2012 Kabupaten PPU, Sabtu (6/10). (Bagus Purwa/ANTARA Kaltim)

Penajam, 7/10 (ANTARA) - Badan Anggaran DPRD serta tiga Fraksi DPRD Kabupaten Panajam Paser Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2012, yang diajukan Pemerintah Kabupaten PPU untuk disahkan menjadi Perda.

Demikian disampaikan Ketua DPRD PPU, Nanang Ali, dalam Rapat Paripurna Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-P Tahun Anggaran 2012 Kabupaten PPU, Sabtu (6/10).

"DPRD menyetujui APBD Perubahan 2012, dengan dengan gambaran, pendapatan APBD 2012 sekitar Rp1,563 triliun. Dan belanja secara keselurahan direncanakan pada APBD-P 2012 sekitar Rp1,672 triliun," katanya.

Menurut Nanang Ali, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD-P mengalami penurunan sekitar Rp4,60 miliar atau berkurang sekitar 8,83 persen dari APBD murni. Dimana PAD pada APBD Perubahan 2012 sekitar Rp41,947.

"Itu dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah," ujarnya.

Penambahan yang besar terjadi pada APBD-P 2012, kata Nanang Ali, untuk penyertaan modal pemerintah daerah sekitar Rp40,175 miliar yang semula hanya Rp1 miliar dalam APBD murni.

"Gambaran APBD-P 2012, terjadi defisit anggaran sekitar Rp109,673 miliar atau sekitar 7,2 persen dari rencana pendapatan. Tapi defisit ini berkurang dibanding APBD murni yang mencapai 16,22 persen," ucapnya.

Secara rinci, tambah Nanang Ali, perubahan pada pos pendapatan APBD-P 2012 masih didominasi pendapatan dari sektor bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau dari pemerintah lainnya sebesar 27,41 persen.

"Penurunan pendapatan terbesar pada pos retribusi daerah, yakni sekitar 29,98 persen," ujarnya.

Sedangkan, lanjut Nanang Ali, pos belanja APBD-P 2012 masih didominasi sektor belanja hibah sebesar 38,01 persen. Dan penurunan proporsi belanja terjadi pada pos bantuan sosial sekitar 91,76 persen.

"Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segara lakukan percepatan penyerapan APBD, karena sampai triwulan ketiga ini penyerapan APBD murni baru sebesar Rp517,448 miliar atau sekitar 33,75 persen dari total APBD murni 2012 sekitar Rp1,154 triliun," tegasnya. (*)