Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Akar permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan Kaltim dengan Malaysia Timur adalah keterisoliran daerah, sehingga kawasan sepanjang 1.038 km yang diharapkan menjadi beranda depan negara itu hingga kini masih memprihatinkan.

"Pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat terlaksana optimal jika akar permasalahan di kawasan perbatasan, yakni keterisoliran akses transportasi tidak diatasi," ucap Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Terpencil (BPKP2DT) Kaltim, Adri Patton di Samarinda, Kamis.

Di Kaltim ada tiga daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kabupaten Kutai Barat. Sejumlah desa yang berada di sepanjang garis perbatasan itu kondisinya masih memprihatinkan karena minimnya infrastruktur.

Berkaitan dengan itu, lanjutnya, maka untuk program jangka pendek yang harus dilakukan adalah, fokus membuka jembatan udara dengan tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai akses transportasi darat.

Jika akses transportasi menuju kawasan perbatasan sudah lancar, tentu dapat mempermudah pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan perbatasan, karena otomatis berbagai sumber daya dan hasil pertanian masyarakat dapat dijual ke luar.

Adri Patton optimis kelak perbatasan dapat lebih maju, pasalnya dia melihat besarnya komitmen Gubernur Kaltim dalam membangun kawasan perbatasan, termasuk saat ini sudah dilakukan pembangunan sejumlah jalan dan jembatan untuk membuka keterisoliran kawasan perbatasan.

Untuk lebih cepat membangun kawasan perbatasan, dia meminta semua pihak untuk merubah cara pola pikir yang menganggap pembangunan kawasan perbatasan tidak efisien atau pemborosan karena membutuhkan biaya sangat tinggi.

Saat ini, untuk membangun kawasan perbatasan memang perlu biaya yang lebih besar ketimbang membangun di perkotaan, hal ini terjadi lantaran daerah itu masih terisolir.

Namun ke depan, jika semua fasilitas dan infrastruktur sudah terpenuhi, maka biaya yang dibutuhkan akan sama dengan di perkotaan karena ongkos angkutnya sudah lebih murah dibanding sekarang.

?Dalam kacamata saya sebagai profesor bidang pembangunan daerah, memang untuk membangun kawasan perbatasan perlu biaya besar, namun kita harus merubah pola pikir seperti itu,? ujarnya.

Dikatakan, kawasan perbatasan merupakan beranda depan NKRI, sehingga harus dibangun semaksimal mungkin. Sejak dulu setiap negara selalu berlomba membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan negara tetangga, sehingga Indonesia juga harus melakukan hal yang sama.  (*)



Pewarta: M Ghofar
: Arief Mujayatno

COPYRIGHT © ANTARA 2026