DPRD Penajam minta Pemkab optimalkan potensi PAD

Penajam (Antaranews Kaltim) -  DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, meminta pemerintah kabupaten setempat mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, seiring merosotnya anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam tiga tahun terakhir.

"Anggaran saat ini menurun akibat berkurangnya dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Syahruddin M Noor ketika ditemui di Penajam, Kamis.

Menurut ia, Pemkab Penajam Paser Utara seharusnya mengoptimalkan potensi daerah yang bisa menjadi penopang PAD, tidak hanya bergantung pada pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat.

"Harus ada upaya mengoptimalkan potensi PAD dan tidak hanya mengandalkan dana bagi hasil minyak dan gas bumi. SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait harus kreatif mencari sumber-sumber pendapatan," tegas Syahruddin.

Ia menambahkan bahwa penurunan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat juga berimbas pada pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dengan berkurangnya keuangan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten penajam Paser Utara kesulitan untuk membiayai sejumlah kegiatan pembangunan daerah.

"Jadi, harus ada upaya agar pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan melalui optimalisasi potensi yang ada," tambah politisi Partai Demokrat itu.

Syahruddin juga menambahkan, peningkatan PAD bisa melalui pungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui zonasi tanah yang telah dikaji.

Selain itu, Pemkab Panajam Paser Utara juga bisa mengoptimalkan pendapatan dari sektor pariwisata, karena potensi wisata di daerah setempat cukup besar, serta sektor lainnya.

Syahruddin menilai SKPD yang memiliki peluang menghasilkan PAD tidak serius untuk menggali potensi-potensi pendapatan daerah yang ada di wilayah Penajam Paser Utara.

"Kepala daerah harus mengevaluasi SKPD terkait sehingga instansi-instansi itu dapat bekerja lebih keras untuk meningkatkan PAD dan menambah anggaran daerah yang terus mengalami penurunan," tambahnya. (*)