"Pelabuhan Maloy akan menjadi pelabuhan terbesar demi mendukung distribusi sumber daya alam, bahkan disiapkan menjadi terminal utama pengiriman CPO, kontainer, batu bara, perikanan, dan lainnya," ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Zairin Zain dihubungi di Samarinda, Minggu.
Ia melanjutkan Pelabuhan Maloy dalam pengembangannya untuk mendukung kawasan industri sawit dan turunannya, seperti minyak goreng, kosmetik, mentega, pakan ternak, es krim, dan tekstil.
Pelabuhan ini juga untuk pengembangan klaster industri oleochemical dan pengolahan hasil tambang berskala internasional, demi menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.
Dalam perkembangannya, kata Zairin yang didampingi Kabid Perhubungan Laut Hafidz Lahiya, kawasan Maloy kemudian menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Trans Kalimantan Economic Zone (MTKEZ) dengan menempati areal seluas 32.800 hektare.
MTKEZ merupakan salah satu lokasi khusus pembangunan di Koridor Ekonomi Kalimantan yang akan menjadi bagian dari postur konektivitas nasional guna memaksimalkan pertumbuhan.
"MTKEZ terintegrasi dengan Kawasan Maloy seluas 5.305 hektare, Kawasan Industri Mineral Trans Kalimantan Economic Zone (TKEZ) seluas 26.500 hektare, dan Kawasan Industri Kimia Batuta Coal Industrial Port (BCIP) seluas 1.000 hektare," ujarnya.
Terkait dengan itu, Pemprov Kaltim terus melanjutkan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy, sehingga kelak benar-benar menjadi kawasan industri dan pengembangan ekonomi terpadu.
Dalam pembangunannya, lanjut Hafidz Lahiya, pembangunan KIPI Maloy selain menggunakan APBD Kaltim, juga didukung APBN, apalagi kawasan ini masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Pada 2015, Pelabuhan Maloy mendapat dana dari APBD Kaltim senilai Rp15,2 miliar untuk pembangunan sisi laut, antara lain untuk pekerjaan causway dan dermaga, pengerasan lahan helipad, dan tiga unit helipad.
"Sedangkan dari APBN 2015 melalui Ditjen Perhubungan Laut, dialokasikan dana sebesar Rp125 miliar yang digunakan untuk pekerjaan lanjutan berupa fasilitas pelabuhan laut CPO," kata Hafidz.
Kawasan ini sebelumnya juga telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp229 miliar baik dari APBN maupun APBD Kaltim, seperti yang digunakan untuk menyiapkan dan pematangan lahan seluas 6 ribu hektare. (*)
Pewarta: M Ghofar: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
