Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ikatan Alumni Keluarga Pelajar Mahasiswa Kaltim (IA KPMKT) mendesak Pemprov Kaltim menghentikan rencana proyek-proyek baru dan fokus menyelesaikan proyek-proyek lama, agar memberi manfaat maksimal bagi rakyat.
“Masalahnya kita lihat banyak proyek-proyek lama yang terbengkalai. Jika begitu, untuk apa merencanakan proyek-proyek baru. Tuntaskan saja proyek-proyek lama itu agar bermanfaat bagi rakyat, supaya anggaran ratusan miliar yang sudah dikucurkan tidak mubazir,†kata Ketua I IA KPMKT Bidang Penguatan Peran, Syahrir MZ, dalam Diskusi “Mengkritisi Pembangunan Kaltim “ antara Pengurus Pusat IA KPMKT dengan Pengurus Cabang IA KPMKT Bandung, di Hotel Trans Luxury.
Diskusi juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat IA KPMKT, H Farid Wadjdy, Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat IA KPMKT, Hj Surya Sili PhD, anggota Dewan Penasehat Pengurus Pusat IA KPMKT, H Achmad Husry, serta Pengurus IA KPMKT Cabang Bandung dan anggotanya.
Menurut pria asal Tenggarong, Kutai Kartanegara yang kini menjadi salah seorang anggota Tim Pemikir Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, itu postur APBD Kaltim 2016 juga harus difokuskan untuk membiayai penuntasan proyek-proyek yang mangkrak tersebut.
“Kita lihat data proyek pola kontrak tahun jamak yang semestinya sudah harus tuntas semua 17 Desember 2013, seiring berakhirnya masa jabatan Gubernur Awang Faroek Ishak periode pertama, ternyata dari 16 proyek MYC, hanya satu yang tuntas, yakni Penyediaan Air Minum Samarinda dengan anggaran Rp80 miliar. Sisanya 15 proyek MYC lainnya, belum jelas nasibnya,†tandas lelaki yang dikenal sebagai aktivis mahasiswa di masa mudanya tersebut.
Lima belas proyek MYC yang dimaksudkan Syahrir adalah Pembangunan Jl Gusiq-Simpang Blusuh, Kutai Barat (Rp 275 miliar), Pembangunan Jl Samarinda-Simpang Palaran (Peti Kemas) (Rp 367 miliar), Pengendalian banjir Kota Samarinda (Rp 602 miliar), Pembangunan Jl Taliyasan-Batu Lepok (Rp 225 miliar).
Selanjutnya Pembangunan Jl Sangkulirang-Batu Lepok I (Rp 205 miliar), Pembangunan Jl Sangkuliran-Batu Lepok II (Rp 198 miliar), Pembangunan Convention Hall Samarinda (Rp 256 miliar), Pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam (Rp 252 miliar), Pembangunan Bandar Udara Long Bawan (Rp 120 miliar), Pembangunan Bandar Udara Long Apung (Rp 130 miliar),
Pembangunan Bandar Udara Datah Dawai (Rp 150 miliar), Pembangunan RSUD Tarakan (Rp 260 miliar), Pembangunan Bandara Samarinda Baru (Rp 696 miliar), Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (Rp 2 triliun) dan Pembangunan Bendungan Marang Kayu, Kukar (Rp 386,93 miliar).
“Saya mendapat informasi untuk pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda kembali dikucurkan anggaran Rp1,5 triliun dan Bandara Samarinda Baru Rp730,71 miliar, dengan pola kontrak tahun jamak mulai APBD 2015 dan seterusnya. Menurut saya ini positif saja, asalkan pekerjaannya dilakukan dengan baik dan benar,†kata Syahrir.
Sedangkan rencana pembangunan driving range senilai Rp9 miliar, .gedung boling Rp49 miliar dan gedung voli yang memerlukan dana Rp150 miliar, di Komplek Stadion Madya Sempaja, menurut Syahril dihentikan saja, karena belum prioritas.
Dia juga meminta jajaran Pemprov Kaltim dan DPRD Provinsi menetapkan kebijakan pembangunan berbasis pada kebutuhan rakyat, bukan keinginan para pejabat.
“Kalau basisnya keinginan pejabat, bukan kebutuhan rakyat, jadinya seperti sekarang, banyak yang mangkrak. Desakan IA KPMKT ini juga berlaku untuk Pemkot Samarinda, proyek seperti Jembatan Mahkota II yang sudah 13 tahun tidak selesai-selesai, juga harus segera dituntaskan,†tandas Syahrir.
Sedangkan pada diskusi Pengurus Pusat IA KPMKT dengan Pengurus Cabang IA KPMKT Jakarta, di Hotel Sari Pan Pacific, Rabu (16/9) tadi, anggota Dewan Penasehat Pengurus Pusat IA KPMKT yang juga mantan Bupati Kutai Timur dua periode, H Isran Noor, mengusulkan agar ada penataan ulang prioritas APBD Kaltim 2016.
“Fokuskan APBD Kaltim 2016 untuk membantu rakyat, karena mereka tengah susah sekarang. Saya usul, alokasikan pembangunan 10.000 rumah layak huni untuk warga miskin,†katanya.
Dia juga mendesak agar Gubernur Kaltim mencabut moratorium izin pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. “Cabut moratorium agar ekonomi Kaltim tumbuh positif,†tandas Isran Noor. (*)
