Balikpapan (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan meminta para pengembang perumahan segera menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada pemerintah daerah, guna mempercepat penanganan banjir di berbagai kawasan kota.
“Masih banyak PSU yang belum diserahkan ke kami. Ini menjadi perhatian serius karena fokus utama pemerintah saat ini adalah mengurangi titik-titik banjir,” kata Kepala Disperkim Kota Balikpapan, Rafiuddin, di Balikpapan, Minggu (22/6).
Ia menjelaskan, penyerahan resmi PSU memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah untuk masuk ke kawasan perumahan dan mengintervensi langsung fasilitas pengendali banjir seperti bozem, bendungan pengendali (bendali), dan jaringan drainase lingkungan.
“Kalau sudah diserahkan, kami bisa langsung melakukan penanganan teknis, bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” ujarnya.
Menurut Rafiuddin, beberapa pengembang saat ini memang tengah dalam proses penyerahan PSU, namun ia menegaskan bahwa proses tersebut harus dipercepat agar pembangunan sistem drainase terpadu tidak terganggu oleh persoalan administratif.
“Kami akan memperbarui data PSU melalui bidang teknis agar status lahannya jelas dan bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.
Ia menambahkan, arahan untuk percepatan penyerahan PSU ini merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.
Menurutnya, pemerintah akan terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan para pengembang di Kota Balikpapan.
“Ini tindak lanjut dari perintah Pak Wali Kota. Kami minta para pengembang tidak menunda lagi,” ujarnya.
Sebagai upaya lanjutan pengendalian banjir, Pemkot Balikpapan juga mendorong pembangunan sumur resapan di berbagai titik sebagai solusi dari sisi hulu untuk menahan limpasan air hujan sebelum masuk ke saluran umum.
“Sumur resapan sangat efektif untuk mengurangi tekanan ke sistem drainase. Ini bisa diterapkan di taman kota, sekolah, ruang terbuka hijau, maupun di permukiman warga,” ujar Rafiuddin.
Ia menyarankan agar sumur resapan dibangun dengan kapasitas besar di ruang publik, dan menggunakan pipa paralon tertanam secara vertikal untuk skala rumah tangga.
“Sumur ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengurai limbah organik rumah tangga, asalkan ditutup rapat dan tetap memungkinkan air masuk,” katanya.
Rafiuddin menuturkan Pemkot Balikpapan akan memperkuat sosialisasi manfaat sumur resapan, agar semakin banyak masyarakat yang terlibat aktif dalam pengendalian banjir secara mandiri.
“Kalau air bisa langsung diserap oleh tanah di wilayah hulu, maka beban saluran air di hilir akan berkurang,” ujarnya.
Pemerintah Kota Balikpapan optimis bahwa upaya pengendalian banjir harus dilakukan secara kolaboratif. Keterlibatan pengembang dalam menyelesaikan kewajiban penyerahan PSU, serta partisipasi warga dalam membangun sumur resapan mandiri, akan menjadi faktor penting dalam mengatasi persoalan banjir yang terus berulang.
“Penanganan banjir adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dari pemerintah, kesadaran semua pihak sangat kami harapkan,” harap Rafiuddin. (Adv)
