Samarinda (ANTARA) - Sejumlah lembaga adat di Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan sikap tegas terkait siapa yang akan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim per 1 Oktober 2023 nanti. Mereka sepakat mendukung Deputi Sosial dan Budaya Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Alimuddin, yang merupakan putra daerah.
“Kami dari masyarakat Kaltim, tokoh adat dan organisasi masyarakat, serta lembaga adat meminta pemerintah pusat menjadikan Alimuddin untuk memangku jabatan sebagai Pj Gubernur Kaltim,” tegas Kepala Adat Besar di Tanah Kutai Ing Martadipura IKN, H Adear Ade di Samarinda, Senin.
Menurutnya, seorang Pj gubernur harus memahami masyarakatnya.Sosok yang nantinya mengisi jabatan Pj gubernur di Kaltim tersebut juga harus mengerti situasi dan kondisi masyarakat di Benua Etam.
“Kami berharap nantinya yang menjadi Pj Gubernur Kaltim mampu menyingkronkan kebijakan provinsi, kabupaten/kota sebagai daerah penyangga IKN,” ujarnya.
Ia juga meminta Pj Gubernur Kaltim tersebut bersikap netral pada Pemilu dan Pilkada 2024. Menurutnya, dari semua kriteria yang diajukan itu, hanya Alimuddin yang memilikinya, dibanding kandidat yang lain.
Sementara itu, Ketua dari Lalawangan Kesultanan Banjar Kaltim Gusti Addy Rahmani menyatakan bahwa Alimuddin adalah orang yang mumpuni dalam administrasi pemerintahan dan mengerti adat dan istiadat budaya orang Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur.
“Kami minta agar pemerintah pusat memperhatikan permintaan masyarakat Kalimantan Timur, sebab mantan Kepala Dinas Pendidikan PPU itu layak memangku jabatan tersebut,” ucapnya.
Hadir dalam pernyataan sikap itu diantaranya lembaga adat Komando Besar Pasak Bakudapati, Panglima Banjar, Lalawangan Kesultanan Banjar Kaltim, LKBG Pusaka, Lembaga Masyarakat Adat Koetai, Dewan Pertahanan Adat Dayak Kutai Banjar (DPADKB), Lembaga Adat Besar di Tanah Ing Martadipura (IKN) dan Laskar Mandau.
