Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim Moh Jauhar Efendi mengatakan badan yang dipimpinnya itu terus mendukung perolehan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terkait laporan keuangan Pemprov Kaltim.
"Pemprov Kaltim telah mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 2013 untuk penilaian laporan keuangan sepanjang 2012, tahun depan kita harus mendapat lagi WTP sehingga kinerja laporan kita harus terus ditingkatkan," ujar Jauhar Efendi di Samarinda, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan Jauhar saat membuka Orientasi Tugas-Tugas Kesekretariatan BPMPD untuk tingkat Provinsi Kaltim dan BPMPD di tingkat kabupaten atau kota se-Kaltim.
Acara orientasi tersebut diikuti sebanyak 60 orang, terdiri dari sekretaris, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan Program, Kasubag Umum, dan Kasubag Keuangan baik di BPMPD Provinsi Kaltim maupun di kabupaten dan kota.
Menurutnya, semua pejabat tersebut memiliki peran strategis dalam pelaporan keuangan yang baik, sehingga di tahun-tahun mendatang Provinsi Kaltim bersama kabupaten dan kota akan terus mendapat nilai tertinggi dari BPK RI terkait laporan keuangan, yakni dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Menurutnya, sesuai dengan Pergub Kaltim nomor 46 tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, maka sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan peyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan.
Tugas-tugas tersebut tentunya memiliki andil sangat besar dalam upaya meraih predikat WTP. Untuk itu, melalui orientasi ini juga salah satu upaya untuk memantapkan tugas dan fungsi bagi pejabat eselon III dan IV di lingkup BPMPD seluruh Kaltim.
Selanjutnya, kata dia lagi, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat memiliki beberapa fungsi, di antaranya menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
Kemudian bertugas menyiapkan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, pemeliharaan, hukum, dan pengaduan masyarakat, menyiapkan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
"Sekretaris bersama pejabat lainnya harus mampu menumbuhkan dan mendorong, termasuk mampu meningkatkan kinerja kemudian mempertahankan pencapaian terbaik seperti predikat WTP yang telah berhasil diraih Pemprov Kaltim," kat Jauhar. (*)
