"Di desa ini ada akuarium yang memamerkan ragam kekayaan perairan Kaltim, laut dan tawar. Dipadu dengan tempat pemancingan yang nyaman, hutan mangrove yang terjaga dan dilengkapi infrastruktur yang baik," kata Abdul Djalil Fatah, anggota DPRD Kaltim.
Selain menyasar wisatawan domestik dan mancanegara dia berharap desa wisata nelayan ini akan menjadi semacam pilot project, dan bisa diterapkan di sejumlah daerah.
Mimpi ini menurutnya bisa diwujudkan jika ada campur tangan serius pemerintah. Sebab jika mengharapkan campur tangan swasta akan sulit.
"Apalagi perbankan, karena selama ini hampir tak ada bank yang mau mengucurkan kredit bagi nelayan karena tingginya risiko menjadi kredit macet," kata Djalil.
Anggota DPRD Kaltim lainnya, Rakhmat Majid Gani menyatakan, desa wisata nelayan atau desa wisata bahari bisa mencontoh di Cilacap.
Di daerah ini kebijakan terhadap nelayan sangat positif. Permukiman nelayan diperbagus, dilengkapi dermaga yang layak, juga sarana dan sarana pendukung, seperti sekolah, puskesmas dan fasilitas umum bagi keluarga nelayan.
Kabiro Perencanaan KKP Nilamto Prabowo menyatakan, mimpi desa wisata nelayan sangat dimungkinkan. Ia menyatakan, KKP memiliki dana alokasi khusus (DAK) yang bisa mendukung hal ini.
Kabupaten/kota, menurutnya, bisa membuat satu kawasan semisal kawasan minapolitan yang diperkuat dengan Perda.
Nantinya, kawasan minapolitan ini akan dibiayai dari DAK. Baik untuk infrastruktur jalan, listrik, sekolah, kesehatan, dan sarana lainnya. "Tergantung bagaimana kesiapan daerah," katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/dhi/met)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
