DPRD Kaltim juga menyayangkan kondisi BLK Bontang terlihat tidak memiliki perencanaan pembangunan matang, yang tampak dari ketidaktersediaan pengajar atau instruktur yang memadai.
Hal ini didapat pada kunjungan Komisi Gabungan yang dipimpin oleh Hatta Zainal saat menyambangi BLK Bontang untuk meng-cross check kondisi riil yang dimiliki BLK sebagai salah satu UPTD yang menggunakan dana APBD Provinsi Kaltim sebagai tindaklanjut LKPj Gubernur Kaltim 2012.
"Jika matang dalam perencanaan, pasti tenaga instruktur atau pengajar sudah tersedia mengingat BLK ini selesai dibangun 2011," ucap Hatta Zainal saat memimpin rapat dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Pekerjaan umum (PU) Kota Bontang.
Rapat juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadi Mulyadi dan beberapa anggota lintas komisi lainnya seperti Ismail, Safuad, Rusman Ya’qub, Zain Taufik Nurrohman, dan Abdurrahman Al-Hasni.
BLK Bontang memiliki 11 kejuruan di antaranya otomotif, kelistrikan, kecantikan, dan bangunan. Namun jika merunut tujuan awal pembangunan BLK yang diperuntukkan kepada wilayah sekitar Bontang seperti Kukar, Kutim, Bulungan dan Berau yang memiliki potensi kelautan dan pertanian, maka harusnya BLK disebutnya lebih memfokuskan pada hal tersebut.
"Bontang dan wilayah sekitar memiliki potensi laut dan pertanian. BLK harus sensitif melihat potensi yang ada di lokal," ucap Rusman Ya’qub yang juga ketua Komisi II DPRD ini.
Rusman menambahkan, dari pertemuan ini ia menggaris bawahi kepada BLK yang harusnya merupakan objek vital dan sangat berpotensi untuk meningkatkan sumber daya manusia.
"Entah apa yang terjadi? Dalam prosesnya terlihat tidak serius dalam pemanfaatannya," tambah politisi PPP ini.
UPTD BLK memiliki kapasitas murid sebanyak 432 orang, dengan luas lahan 3,5 Ha dan memiliki fisik gedung yang baik. Dalam rapat mengemuka juga kendala instalasi listrik yang tak memadai dan kurangnya anggaran perawatan.
"Mengenai anggaran yang diperlukan ada baiknya Pemerintah Kota Bontang selalu berkomunikasi kepada Pemprov Kaltim guna mencari solusi anggaran yang diperlukan BLK ini," ujar Hadi Mulyadi, politisi PKS.
Komisi Gabungan juga meninjau beberapa fasilitas yang dimiliki BLK. Dari pantauan yang ada terlihat peralatan belum tersentuh sedikit pun dikarenakan BLK berencana Juli baru membuka fasilitas latihan kerjanya.
Zain Taufik Nurrohman juga melihat BLK tidak memiliki progres dari tahun sebelumnya, karena Komisi IV DPRD pernah meninjau BLK tahun lalu.
"Saya pikir permasalahan yang ada telah selesai. Namun mendengar dan melihat kondisi yang ada seperti jalan di tempat," ungkap politisi dari F-PAN ini.
DPRD Kaltim mengharapkan BLK ini bisa memberikan efek yang terasa bagi masyarakat Kaltim khususnya Bontang, melihat manfaat yang bisa diambil dari BLK. (Humas DPRD Kaltim/adv/dit/met)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
