Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam rangka membentuk tata kelola pemerintahan yang baik,"Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkerjasama dengan The Institute of Public Administration of Canada (IPAC), menggelar Workshop Internasional dengan tema Strategi Penerapan 'Alternative Service Delivery' di Indonesia dan Kanada.
Acara yang berlangsung di Pendopo Bupati Kutai Kartanegara, Rabu, dihadiri empat delegasi IPAC, yakni, Brian Smith dari Nova Scotia Solid Wasted Management Expert, Sandy Christie selaku Executive Direktor Nova Scotia and Wellness, acute & Tertiary Care.
Selanjutnya Alan Lowe yang merupakan Executive Direktor Nova and Scotia Departement of Education serta Laurent Tyer selaku Program Officer Domistic and International Program, IPAC. Sedangkan dari Kemendagri dihadiri oleh staf ahli Mendagri bidang Pemerintahan Saut Situmorang.
Workshop itu juga diikuti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dihadiri Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Workshop Itu membahas konsep, kebijakan dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan 'Alternative Service Delivery' baik di Kanada yang terkait dengan tiga bidang, yakni Kesehatan, pendidikan dan pengolahan sampah.
Selain itu, juga didiskusikan tentang hambatan yang dihadapi dalam penerapannya, dengan peluang-peluang yang dimiliki dalam penerapan 'Alternative Service Delivery' tersebut.
Workshop itu kata Rita Widyasari merupakan kegiatan tindak lanjut dari kunjungannya sebagai peserta 'study mission' pada November 2012 yang merupakan hasil kerjasama antara Kemendagri dan IPAC, dalam kerangka 'Democratic Governance Program'.
"Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam rangka membentuk tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.
Konsep Alternative Service Delivery itu menurut Rita Widyasari, adalah sebuah strategi untuk melaksanakan pelayanan dengan peningkatan kerjasama seluruh stakeholders, yaitu kerjasama antar tingkat pemerintahan, kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta, kerjasama dengan organisasi non pemerintah dan kerjasama dengan kelompok masyarakat.
Hal itu dilatarbelakangi lanjut dia oleh keinginan dari Kemendagri agar pemerintah daerah dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan di daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal.
Saat berada di Kanada lalu, Rita mengatakan bahwa bersama beberapa kepala daerah lainnya dia meningkatkan pemahaman tentang bagaimana memberdayakan seluruh stakeholders dalam pembangunan melalui pembelajaran peningkatan pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan dan pengelolaan sampah. Selain itu juga belajar tentang Alternative Service Delivery dan bagaimana penerapannya di sektor pendidikan dasar dan usia dini, sektor kesehatan dan pengelolaan
sampah.
Untuk memperluas audiens terkait penerapan konsep 'Alternative Service Delivery' tim delegasi Kanada diundang untuk datang ke Kutai Kartanegara.
Hal tersebut menurutnya agar seluruh pemangku kebijakan di Kutai Kartanegara dan wilayah sekitarnya yakni Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Barat dapat mengetahui bagaimana Kanada, khususnya Propinsi Halifax-Nova Scotia telah berhasil menerapkan konsep Alternative Service Delivery sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih baik.
Rita berharap, kesempatan langka itu digunakan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu dan pengalaman sehingga dapat dijadikan bahan untuk menyusun kebijakan pembangunan daerah.
Selanjutnya diharapkan kegiatan itu dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Saya minta komitmen peserta untuk melaksanakan hasil-hasil kegiatan ini sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat," demikian harapnya.
Sebelum melaksanakan Workshop itu, empat delegasi Kanada itu sempat meninjau TK Negeri Pembina dan SDN 018 Tenggarong, RSUD AM Parikesit, TPA Bekotok dan Pasar Tangga Arung. (*)
Pewarta: Hayru AbdiEditor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
