Balikpapan (ANTARA News Kaltim) - Ketua DPRD Balikpapan H Andi Burhanuddin Solong menyatakan persetujuannya secara terbuka atas ide mengenai penyediaan mobil dinas oleh pihak ketiga.
"Itu bagus sekali. Saya lihat bisa mengefisienkan anggaran," kata Andi Burhanuddin Solong di Balikpapan, Selasa.
Meski mengaku belum pernah menghitung secara rinci dan belum tahu apa ada aturan resmi di DPRD atau Pemkot, baik di Kaltim ataupun di daerah lain yang mengatur itu, namun politisi Partai Golkar itu optimistis ide itu lebih baik.
Ia beralasan bahwa hal seperti itu juga dilakukan perusahaan-perusahaan swasta dan badan-badan usaha, baik milik daerah atau pun negara, seperti Pertamina atau Bank Mandiri dan Bank Indonesia.
"Kita tidak perlu repot mengurusi kendaraan-kendaraan dinas itu. Itu berarti penghematan," kata Solong yang pernah menyebutkan mobil dinas untuk dirinya cukup sebuah Suzuki Karimun, mobil kota (citycar) yang kecil dengan kapasitas mesin 1400 cc.
Karena itu, ia segera mempersilakan untuk dilakukan kajian dan telaah hal itu oleh komisi terkait.
Ia menyebutkan tahun 2013 mendatang mungkin saja wacana itu sudah bisa diterapkan dengan syarat sudah selesai semua telaah dan kajiannya.
Di sisi lain, Pemkot Balikpapan belum bisa berkomentar jauh hal rencana "outsourcing" pengadaan mobil dinas tersebut.
Selama ini dalam pengadaan mobil dinas, mulai dari proses lelang hingga kemudian perawatannya, dikerjakan sendiri oleh Pemkot. Ada pos-pos anggaran untuk hal tersebut di dalam APBD.
Wali Kota Rizal Effendi menyebutkan ide tersebut masih perlu dikaji mendalam.
"Nanti kita hitung untung ruginya. Nanti kita lihat mana yang lebih pas," kata Wali Kota.
Hal tersebut, jelas Wali Kota Rizal, karena belum ada laporan pembanding apakah mobil dinas itu lebih efektif dikelola oleh pihak ketiga atau outsourcing ketimbang membeli sendiri. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Itu bagus sekali. Saya lihat bisa mengefisienkan anggaran," kata Andi Burhanuddin Solong di Balikpapan, Selasa.
Meski mengaku belum pernah menghitung secara rinci dan belum tahu apa ada aturan resmi di DPRD atau Pemkot, baik di Kaltim ataupun di daerah lain yang mengatur itu, namun politisi Partai Golkar itu optimistis ide itu lebih baik.
Ia beralasan bahwa hal seperti itu juga dilakukan perusahaan-perusahaan swasta dan badan-badan usaha, baik milik daerah atau pun negara, seperti Pertamina atau Bank Mandiri dan Bank Indonesia.
"Kita tidak perlu repot mengurusi kendaraan-kendaraan dinas itu. Itu berarti penghematan," kata Solong yang pernah menyebutkan mobil dinas untuk dirinya cukup sebuah Suzuki Karimun, mobil kota (citycar) yang kecil dengan kapasitas mesin 1400 cc.
Karena itu, ia segera mempersilakan untuk dilakukan kajian dan telaah hal itu oleh komisi terkait.
Ia menyebutkan tahun 2013 mendatang mungkin saja wacana itu sudah bisa diterapkan dengan syarat sudah selesai semua telaah dan kajiannya.
Di sisi lain, Pemkot Balikpapan belum bisa berkomentar jauh hal rencana "outsourcing" pengadaan mobil dinas tersebut.
Selama ini dalam pengadaan mobil dinas, mulai dari proses lelang hingga kemudian perawatannya, dikerjakan sendiri oleh Pemkot. Ada pos-pos anggaran untuk hal tersebut di dalam APBD.
Wali Kota Rizal Effendi menyebutkan ide tersebut masih perlu dikaji mendalam.
"Nanti kita hitung untung ruginya. Nanti kita lihat mana yang lebih pas," kata Wali Kota.
Hal tersebut, jelas Wali Kota Rizal, karena belum ada laporan pembanding apakah mobil dinas itu lebih efektif dikelola oleh pihak ketiga atau outsourcing ketimbang membeli sendiri. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012