Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nidya Listiyono meminta pemerintah provinsi setempat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian fiskal daerah yang semakin baik.
Menurut Nidya Listiono indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah melakukan pembiayaan sendiri dalam kegiatan pemerintah daerah, dan pada tahun 2020 ini kemandirian fiskal Kaltim sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Selain itu,optimalisasi pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan khususnya dari perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh daerah itu sendiri.
"Kalau sudah bisa benar-benar menerapkan kemandirian fiskal maka bisa menghasilkan pelayanan publik yang maksimal,"kata Nidya anggota fraksi Golkar DPRD Kaltim.
Kemandirian fiskal Tahun 2021 dapat dapat diperkirakan dari komposisi masing-masing sumber penerimaan daerah yang terdiri dari PAD sebesar Rp5,39 triliun atau 56,27 persen, Dana Transfer sebesar Rp4,18 triliun atau 43,59 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp12,72 miliar atau 0,14 persen dari total pendapatan Daerah.
Logo-DPRD Kaltim (Dok Antaranews Kaltim)
Dari data tersebut nampak bahwa komposisi PAD Kaltim lebih tinggi dari pada dana transfer dan proporsinnya relatif sama dengan Tahun 2020, hal ini menunjukan bahwa kemandirian fiskal Kaltim masih tetap baik.
Terhadap hal ini Fraksi Golkar memberikan apresiasi yang positif, dan perlu bagi pemerintah provinsi untuk memaksimalkan pendapatan dengan menggali sumber-sumber PAD untuk kesejahteraan rakyat Kaltim, jelasnya.
