Perbaikan jalan trans Kalimantan di wilayah Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Kecamatan Sepaku sampai simpang Silkar Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan menjadi wilayah ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan terus berlanjut kendati rencana pemindahan ibu kota negara ditunda.
"Sepanjang jalan menuju simpang Silkar Petung dari Kecamatan Sepaku masih dipenuhi lubang," jelas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara daerah pemilihan Sepaku, Sariman ketika ditemui di Penajam, Selasa.
Jalan simpang Silkar Petung sampai Kecamatan Sepaku hingga kilometer 38 Kecamatan Samboja sudah berubah status menjadi jalan negara, sehingga pembenahan jalan trans Kalimantan tersebut kewenangan pemerintah pusat.
Pengambilalihan penanganan jalan trans Kalimantan oleh pemerintah pusat menjadi angin segar bagi masyarakat, karena sudah bertahun-tahun kondisinya rusak parah.
Saat ini sudah mulai dilakukan perbaikan jalan trans Kalimantan mulai kilometer 38 Kecamatan Samboja sampai titik nol wilayah ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku dan bakal diteruskan sampai simpang Silkar Petung Kecamatan Penajam.
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara berharap dengan adanya penundaan pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah pusat tidak mempengaruhi perbaikan jalan trans Kalimantan tersebut.
Penundaan pemindahan ibu kota negara itu menurut Sariman, karena pemerintah pusat tengah fokus menyelesaikan mewabahnya Coronavius atau COVID-19.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut berharap, penundaan pemindahan ibu kota negara tidak berimbas pada perbaikan jalan di wilayah Kecamatan Sepaku sebagai pusat ibu kota negara Indonesia yang baru.
"Penundaan pemindahan ibu kota bisa terjadi karena mungkin faktor keuangan untuk selesaikan masalah pandemi COVID-19," ujar Sariman.
"Tapi perbaikan infrastruktur jalan mulai kilometer 38 Kecamatan Samboja hingga Kecamatan Sepaku sampai simpang Silkar Petung, kami harapkan jangan ikut ditunda," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tersebut.
Perbaikan jalan trans Kalimantan tegas Sariman, perlu menjadi skala prioritas pemerintah pusat, karena bagaimana mau membangun ibu kota negara kalau akses jalannya masih belum dibangun.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
"Sepanjang jalan menuju simpang Silkar Petung dari Kecamatan Sepaku masih dipenuhi lubang," jelas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara daerah pemilihan Sepaku, Sariman ketika ditemui di Penajam, Selasa.
Jalan simpang Silkar Petung sampai Kecamatan Sepaku hingga kilometer 38 Kecamatan Samboja sudah berubah status menjadi jalan negara, sehingga pembenahan jalan trans Kalimantan tersebut kewenangan pemerintah pusat.
Pengambilalihan penanganan jalan trans Kalimantan oleh pemerintah pusat menjadi angin segar bagi masyarakat, karena sudah bertahun-tahun kondisinya rusak parah.
Saat ini sudah mulai dilakukan perbaikan jalan trans Kalimantan mulai kilometer 38 Kecamatan Samboja sampai titik nol wilayah ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku dan bakal diteruskan sampai simpang Silkar Petung Kecamatan Penajam.
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara berharap dengan adanya penundaan pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah pusat tidak mempengaruhi perbaikan jalan trans Kalimantan tersebut.
Penundaan pemindahan ibu kota negara itu menurut Sariman, karena pemerintah pusat tengah fokus menyelesaikan mewabahnya Coronavius atau COVID-19.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut berharap, penundaan pemindahan ibu kota negara tidak berimbas pada perbaikan jalan di wilayah Kecamatan Sepaku sebagai pusat ibu kota negara Indonesia yang baru.
"Penundaan pemindahan ibu kota bisa terjadi karena mungkin faktor keuangan untuk selesaikan masalah pandemi COVID-19," ujar Sariman.
"Tapi perbaikan infrastruktur jalan mulai kilometer 38 Kecamatan Samboja hingga Kecamatan Sepaku sampai simpang Silkar Petung, kami harapkan jangan ikut ditunda," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tersebut.
Perbaikan jalan trans Kalimantan tegas Sariman, perlu menjadi skala prioritas pemerintah pusat, karena bagaimana mau membangun ibu kota negara kalau akses jalannya masih belum dibangun.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020