Sangatta (ANTARA News Kaltim) - DPRD Kutai Timur Kalimantan Timur menyoroti pengelolaan dana "Corporate Social Responsibility" (CSR) sejumlah perusahaan yang beroperasi di daerah itu, baik pertambangan batu bara, minyak dan gas maupun perkebunan.
Menurut Ketua DPRD Alfian Aswad, Selasa, tidak sedikit perusahaan berskala nasional dan internasional yang mengeruk kekayaan bumi Kutai Timur. Masyarakat yang berada di sekitarnya belum menikmati manfaat dana CSR.
"Perusahaan besar di Kutai Timur ini cukup banyak dengan memperoleh keuntungan yang besar juga, tetapi dana CSR belum dirasakan masyarakat sekitar daerah operasi, justru sebaliknya mereka kecewa" kata Ketua DPRD Alfian Aswad.
Alfian Aswad dari Partai Demokrat didampingi Ketua Komisi II H.Agus Aras dan Ketua Komisi III Kasmidi Bulang meminta pemilik perusahaan di daerah ini agar menggunakan dana dengan transparan dan terbuka kepada publik dan pemerintah.
Pengelolaan dana CSR harus terbuka dan diketahui masyarakat sehingga tidak tumpang tindih dengan anggaran APBD yang setiap tahun dikucurkan Pemkab Kutai Timur. Sebaiknya sebelum menyusun program tahunan perusahaan harus melibatkan MH-CSR pemkab dan pemerintah desa agar tepat sasaran.
Masyarakat yang berada di ring satu, misalnya, harus menjadi prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Karena mereka itulah yang paling mendapat dampaknya dari aktivitas perusahaan
Ia mencontohkan, dana CSR PT Kaltim Prima Coal (KPC) senilai lima puluh miliar per tahun, namun karena tidak transparan sehingga ada kecurigaan pengelolaannya tidak tepat sasaran.
"Dana CSR KPC sebesar lima puluh miliar per tahun itu luar biasa kalau benar-benar bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Baik untuk peningkatan infrastruktur jalan dan gang, pengembangan UMKM dan pendidikan. Namun kenyataannya mayoritas masyarakat sekitar mengeluh karena tidak dirasakan," katanya.
Selain menyoroti dana CSR KPC, wakil rakyat ini juga menyoroti dana CSR PT Indominco Mandiri dan perusahaan pertambangan dan perkebunan di berbagai kecamatan di Kutai Timur.
"PT Indominco, perusahan tambang batubara di Kutai Timur juga sangat minim dirasakan warga sekitar, begitu juga perusahaan kontraktor seperti PT Thiess, PT Trakindo Utama, PT United Traktor, PT Pama Persada Nusantara dan lainnya sejauh ini hanya merasakan keuntungan dari kegiatannya di Kutai Timur, namun tidak ada yang dirasakan masyarakat sekitar," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Menurut Ketua DPRD Alfian Aswad, Selasa, tidak sedikit perusahaan berskala nasional dan internasional yang mengeruk kekayaan bumi Kutai Timur. Masyarakat yang berada di sekitarnya belum menikmati manfaat dana CSR.
"Perusahaan besar di Kutai Timur ini cukup banyak dengan memperoleh keuntungan yang besar juga, tetapi dana CSR belum dirasakan masyarakat sekitar daerah operasi, justru sebaliknya mereka kecewa" kata Ketua DPRD Alfian Aswad.
Alfian Aswad dari Partai Demokrat didampingi Ketua Komisi II H.Agus Aras dan Ketua Komisi III Kasmidi Bulang meminta pemilik perusahaan di daerah ini agar menggunakan dana dengan transparan dan terbuka kepada publik dan pemerintah.
Pengelolaan dana CSR harus terbuka dan diketahui masyarakat sehingga tidak tumpang tindih dengan anggaran APBD yang setiap tahun dikucurkan Pemkab Kutai Timur. Sebaiknya sebelum menyusun program tahunan perusahaan harus melibatkan MH-CSR pemkab dan pemerintah desa agar tepat sasaran.
Masyarakat yang berada di ring satu, misalnya, harus menjadi prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Karena mereka itulah yang paling mendapat dampaknya dari aktivitas perusahaan
Ia mencontohkan, dana CSR PT Kaltim Prima Coal (KPC) senilai lima puluh miliar per tahun, namun karena tidak transparan sehingga ada kecurigaan pengelolaannya tidak tepat sasaran.
"Dana CSR KPC sebesar lima puluh miliar per tahun itu luar biasa kalau benar-benar bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Baik untuk peningkatan infrastruktur jalan dan gang, pengembangan UMKM dan pendidikan. Namun kenyataannya mayoritas masyarakat sekitar mengeluh karena tidak dirasakan," katanya.
Selain menyoroti dana CSR KPC, wakil rakyat ini juga menyoroti dana CSR PT Indominco Mandiri dan perusahaan pertambangan dan perkebunan di berbagai kecamatan di Kutai Timur.
"PT Indominco, perusahan tambang batubara di Kutai Timur juga sangat minim dirasakan warga sekitar, begitu juga perusahaan kontraktor seperti PT Thiess, PT Trakindo Utama, PT United Traktor, PT Pama Persada Nusantara dan lainnya sejauh ini hanya merasakan keuntungan dari kegiatannya di Kutai Timur, namun tidak ada yang dirasakan masyarakat sekitar," ujarnya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012