Balikpapan (ANTARA News Kaltim) - Sekolah-sekolah swasta di Balikpapan disinyalir menjadi penyumbang inflasi hingga 18 persen, terutama saat awal tahun ajaran baru di bulan Juni-Juli 2011.
"Di seluruh Indonesia, keadaan itu hanya terjadi di Balikpapan," kata Asisten II Sekretaris Kota Balikpapan Sri Soetantinah di Balikpapan, Selasa (8/5).
Ia telah meminta Bagian Ekonomi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), Dinas Pendidikan, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penajaman sampling dari survai yang tiap bulannya digelar oleh BPS untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi berkenaan dengan angka 18 persen tersebut.
"Jumlah sekolah swasta kan lebih sedikit dari negeri. Lalu komponen biaya apa saja yang ada di sekolah swasta, dan seterusnya. Ini kami minta dipertajam lagi dalam survai BPS untuk kami evaluasi. Nanti kami cari jalan untuk menekan inflasi bidang pendidikan ini," kata Sri Soetantinah.
Kondisi ini, kata Soetantinah, bukan hanya menjadi pertanyaan bagi Pemkot tapi juga menjadi pertanyaan besar dari pemerintah pusat. Hal ini disebut fenomena Balikpapan.
"Kenapa yang biaya lebih besar itu SMA? Kenapa nggak akademi atau perguruan tinggi. Terus tingginya (inflasi) saat PSB (Penerimaan Siswa Baru) padahal sekolah negeri kan sudah digratiskan. Apakah kalau demikian berarti swasta? Nah ini perlu diperjelas dan dievaluasi," ujar Sri Soetantinah.
Menurut dia, hasil evaluasi ini akan dibawa ke dalam rapat koordinasi nasional tim pengendalian inflasi daerah yang akan digelar pada 16 Mei 2012.
"Namun sebelumnya tanggal 10 Mei kami akan rakorwil (rapat koordinasi wilayah) TPID dulu di tingkat provinsi," kata mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tersebut.
Diakui Soetantinah, persoalan tingginya inflasi bidang pendidikan sudah terjadi sejak lama. "Itulah yang sekarang kami cari penyebabnya dan seterusnya kami cari jalan keluar untuk menekannya," katanya.
Kepala Seksi Statistik dan Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan Umar Riyadi menyebutkan, komponen pendidikan memang menyumbang angka inflasi di Kota Balikpapan, terutama sekolah SMA dan sederajatnya.
"Kami survai biaya pendiikan di sekolah negeri dan sekolah swasta. Memang sekolah negeri gratis tapi tetap kami input datanya. Data yang diminta itu seperti biaya SPP, kursus, transportasi, uang pangkal, uang buku," ungkap Umar.
Dari survainya itu, BPS Balikpapan mendapat angka sumbangan inflasi dari sekolah-sekolah di Kota Minyak, dari Januari hingga Desember, untuk tingkat SMA adalah 1,57 persen, SLTP 0,21 persen, SD sebesar 0,17 persen dan akademi sebesar 0,34 persen.
"Jadi besaran angka 18 persen itu hanya bulan Juli, yaitu saat penerimaan siswa baru. Di luar bulan itu kalau tidak ada perubahan kenaikan harga, inflasi datar saja," papar Umar.
Survei kebutuhan biaya pendidikan ini dilakukan tiap bulan pada awal dan akhir bulan. Untuk tahun ajaran baru pada Juli mendatang, BPS Balikpapan sedang melakukan survei dengan obyek 1.600 keluarga yang memiliki anak usia sekolah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Di seluruh Indonesia, keadaan itu hanya terjadi di Balikpapan," kata Asisten II Sekretaris Kota Balikpapan Sri Soetantinah di Balikpapan, Selasa (8/5).
Ia telah meminta Bagian Ekonomi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), Dinas Pendidikan, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penajaman sampling dari survai yang tiap bulannya digelar oleh BPS untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi berkenaan dengan angka 18 persen tersebut.
"Jumlah sekolah swasta kan lebih sedikit dari negeri. Lalu komponen biaya apa saja yang ada di sekolah swasta, dan seterusnya. Ini kami minta dipertajam lagi dalam survai BPS untuk kami evaluasi. Nanti kami cari jalan untuk menekan inflasi bidang pendidikan ini," kata Sri Soetantinah.
Kondisi ini, kata Soetantinah, bukan hanya menjadi pertanyaan bagi Pemkot tapi juga menjadi pertanyaan besar dari pemerintah pusat. Hal ini disebut fenomena Balikpapan.
"Kenapa yang biaya lebih besar itu SMA? Kenapa nggak akademi atau perguruan tinggi. Terus tingginya (inflasi) saat PSB (Penerimaan Siswa Baru) padahal sekolah negeri kan sudah digratiskan. Apakah kalau demikian berarti swasta? Nah ini perlu diperjelas dan dievaluasi," ujar Sri Soetantinah.
Menurut dia, hasil evaluasi ini akan dibawa ke dalam rapat koordinasi nasional tim pengendalian inflasi daerah yang akan digelar pada 16 Mei 2012.
"Namun sebelumnya tanggal 10 Mei kami akan rakorwil (rapat koordinasi wilayah) TPID dulu di tingkat provinsi," kata mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tersebut.
Diakui Soetantinah, persoalan tingginya inflasi bidang pendidikan sudah terjadi sejak lama. "Itulah yang sekarang kami cari penyebabnya dan seterusnya kami cari jalan keluar untuk menekannya," katanya.
Kepala Seksi Statistik dan Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan Umar Riyadi menyebutkan, komponen pendidikan memang menyumbang angka inflasi di Kota Balikpapan, terutama sekolah SMA dan sederajatnya.
"Kami survai biaya pendiikan di sekolah negeri dan sekolah swasta. Memang sekolah negeri gratis tapi tetap kami input datanya. Data yang diminta itu seperti biaya SPP, kursus, transportasi, uang pangkal, uang buku," ungkap Umar.
Dari survainya itu, BPS Balikpapan mendapat angka sumbangan inflasi dari sekolah-sekolah di Kota Minyak, dari Januari hingga Desember, untuk tingkat SMA adalah 1,57 persen, SLTP 0,21 persen, SD sebesar 0,17 persen dan akademi sebesar 0,34 persen.
"Jadi besaran angka 18 persen itu hanya bulan Juli, yaitu saat penerimaan siswa baru. Di luar bulan itu kalau tidak ada perubahan kenaikan harga, inflasi datar saja," papar Umar.
Survei kebutuhan biaya pendidikan ini dilakukan tiap bulan pada awal dan akhir bulan. Untuk tahun ajaran baru pada Juli mendatang, BPS Balikpapan sedang melakukan survei dengan obyek 1.600 keluarga yang memiliki anak usia sekolah. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012