Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Minggu mengatakan tidak akan pernah mengizinkan perusahaan rokok elektrik berproduksi di Turki, sebaliknya meminta warga Turki untuk mengkonsumsi teh.
Berbicara di sebuah acara yang menentang merokok di Istanbul, Erdogan mengatakan ia telah memerintahkan Menteri Perdagangan agar "jangan pernah" mengizinkan rokok elektrik di Turki dan menyebutkan bahwa perusahaan tembakau "memperkaya diri mereka dengan meracuni" orang.
"Mereka meminta lahan dan izin untuk memproduksi (rokok elektrik) ini. Kami tidak memberi itu kepada mereka dan tidak akan pernah," katanya, tanpa menyebutkan perusahaan yang dimaksud.
"Mereka ingin menanam saham di Turki...Pergi dan taruh saham di tempat lain."
Sekitar 27 persen dari total populasi Turki berusia di atas 15 tahun merokok pada 2016, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), turun dari sekitar 31 persen pada 2010, dengan mayoritas perokok pria.
Kendati vaping bukan hal ilegal di Turki namun pembelian atau distribusi rokok elektrik ilegal. Meski demikian, banyak orang yang membeli rokok elektrik melalui distributor daring, yang juga menyediakan cairan untuk dimasukkan ke alat tersebut.
Erdogan merupakan Muslim taat yang dikenal tidak suka alkohol dan merokok. Ia kerap mendesak warga Turki untuk berhenti merokok dan 'minum'. Pada 2013 pemerintahannya melarang semua iklan, promosi dan sponsor dari produk alkohol dan tembakau di Turki. Produk seperti itu kerap disensor dalam acara TV.
"Mari kita tinggalkan rokok dan minum teh Rize," kata Erdogan pada Minggu, mengacu pada teh yang berasal dari kampung halamannya di kawasan Laut Hitam. "Saya tidak membuat banyak saran, tetapi sebagai presiden, Saya memberitahu mereka, yang saya sayangi bahwa ini haram (dilarang dalam Islam)."
Vaping, yang banyak dianggap sebagai alternatif lebih aman daripada merokok, sebagian besar tidak diatur. Namun sejumlah negara termasuk Australia, Brazil, India dan Jepang baru-baru ini melarang atau pun membatasi aspek pasar rokok elektrik, sementara Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk menarik rokok elektrik rasa dari peredaran.
Sumber: Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Berbicara di sebuah acara yang menentang merokok di Istanbul, Erdogan mengatakan ia telah memerintahkan Menteri Perdagangan agar "jangan pernah" mengizinkan rokok elektrik di Turki dan menyebutkan bahwa perusahaan tembakau "memperkaya diri mereka dengan meracuni" orang.
"Mereka meminta lahan dan izin untuk memproduksi (rokok elektrik) ini. Kami tidak memberi itu kepada mereka dan tidak akan pernah," katanya, tanpa menyebutkan perusahaan yang dimaksud.
"Mereka ingin menanam saham di Turki...Pergi dan taruh saham di tempat lain."
Sekitar 27 persen dari total populasi Turki berusia di atas 15 tahun merokok pada 2016, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), turun dari sekitar 31 persen pada 2010, dengan mayoritas perokok pria.
Kendati vaping bukan hal ilegal di Turki namun pembelian atau distribusi rokok elektrik ilegal. Meski demikian, banyak orang yang membeli rokok elektrik melalui distributor daring, yang juga menyediakan cairan untuk dimasukkan ke alat tersebut.
Erdogan merupakan Muslim taat yang dikenal tidak suka alkohol dan merokok. Ia kerap mendesak warga Turki untuk berhenti merokok dan 'minum'. Pada 2013 pemerintahannya melarang semua iklan, promosi dan sponsor dari produk alkohol dan tembakau di Turki. Produk seperti itu kerap disensor dalam acara TV.
"Mari kita tinggalkan rokok dan minum teh Rize," kata Erdogan pada Minggu, mengacu pada teh yang berasal dari kampung halamannya di kawasan Laut Hitam. "Saya tidak membuat banyak saran, tetapi sebagai presiden, Saya memberitahu mereka, yang saya sayangi bahwa ini haram (dilarang dalam Islam)."
Vaping, yang banyak dianggap sebagai alternatif lebih aman daripada merokok, sebagian besar tidak diatur. Namun sejumlah negara termasuk Australia, Brazil, India dan Jepang baru-baru ini melarang atau pun membatasi aspek pasar rokok elektrik, sementara Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk menarik rokok elektrik rasa dari peredaran.
Sumber: Reuters
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019