Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur akan menyosialisasikan Aplikasi Jaga Desa sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan dana desa dan tidak terjadi penyimpangan.
Kepala DPMPD Kaltim, Mohammad Jauhar Efendi kepada awak media di Samarinda, Jumat, mengatakan sosialisasi Aplikasi Jaga Desa tentunya sangat bermanfaat, sehingga pemerintah desa tidak ragu lagi dalam menggunakan dana desa.
Program yang telah dikembangkan oleh Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal itu mengedapankan pencegahan dari penindakan khususnya dalam pengelolaan dana desa.
“Program ini tentu sangat penting sekali dalam upaya pencegahan dalam penyalahgunaan dana desa. Karenanya program itu segera kita sosialisasikan ke kepala desa dan pendamping desa serta camat. Supaya mereka tahu bahwa sekarang sudah ada program Aplikasi Jaga Desa, ” kata Jauhar Efendi.
Diluncurkannya aplikasi tersebut menurut Jauhar, untuk memudahkan serapan dana desa. Agar dana yang dikucurkan ke daerah terserap maksimal.
Disamping itu, untuk memastikan dan memudahkan pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana.
”Kita harapkan aplikasi akan membantu fungsi kontrol. Sehingga menciptakan rasa aman dan kenyamanan kepala desa/perangkat desa agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana desa," ujarnya.
Jauhar menjelaskan, dana desa merupakan program penting sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan meratakan pembangunan.
Program Jaga Desa ini membantu penyelenggara agar tidak melakukan penyimpangan. Karena pencegahan lebih baik daripada penangkapan.
Jauhar berharap, anggaran desa yang setiap tahun terus meningkat dapat berjalan optimal dan maksimal serta jauh dari penyalahgunaan dan penyimpangan.
"Setelah revisi anggaran. Kita merencanakan bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Kaltim sebagai nara sumber dalam sosialisasi aplikasi jaga desa,” papar Jauhar Efendi.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019