Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan konsolidasi dengan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, agar unjuk rasa berujung rusuh yang terjadi Rabu (16/10) di Pelabuhan Penyeberangan Penajam, tidak kembali terjadi atau terulang.
"Kami bersilaturahmi dengan masyarakat Penajam dan Paser untuk memastikan situasi kondusif, aman dan damai setelah unjuk rasa yang berakhir rusuh dengan adanya pembakaran," kata Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik BIN, Mayjen TNI Andi Sumangerukka di Penajam, Jumat.
BIN turun langsung melakukan konsolidasi dan silaturahmi dengan para tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser.
Andi Sumangerukka berharap, agar situasi yang saat ini telah terkendali setelah unjuk rasa yang berujung rusuh, tetap kondusif dan tidak berkembang serta meluas.
"Unjuk rasa yang berujung rusuh di Pelabuhan Penyeberangan Penajam itu tidak pengaruhi pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara," tegasnya.
Presiden Joko Widodo secara resmi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Kejadian tersebut ungkap Andi Sumangerukka, tidak berdampak atau mengganggu proses pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
"Kami tidak melihat ada indikasi kejadian di Pelabuhan Penyeberangan Penajam itu adalah bentuk gejolak dari penetapan lokasi ibu kota negara baru di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara," ucapnya.
Aksi sekelompok orang di Pelabuhan Penyeberangan Penajam menuntut denda adat kepada pelaku penikaman dalam perkelahian kelompok pemuda yang berujung rusuh dengan adanya pembakaran tersebut terjadi Rabu (16/10).
.
Sedikitnya terdata 158 unit rumah, sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan satu loket pembelian tiket di pelabuhan terbakar, serta 10 kios di sekitar lokasi kejadian kondisinya rusak.
Pemerintah pusat menurut Andi Sumangerukka, memerintahkan BIN secara khusus untuk membantu pemerintah kabupaten, Polda Kaltim dan Kodam VI/Mulawarman, serta aparat setempat mengantisipasi permasalahan agar tidak meluas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Kami bersilaturahmi dengan masyarakat Penajam dan Paser untuk memastikan situasi kondusif, aman dan damai setelah unjuk rasa yang berakhir rusuh dengan adanya pembakaran," kata Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik BIN, Mayjen TNI Andi Sumangerukka di Penajam, Jumat.
BIN turun langsung melakukan konsolidasi dan silaturahmi dengan para tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser.
Andi Sumangerukka berharap, agar situasi yang saat ini telah terkendali setelah unjuk rasa yang berujung rusuh, tetap kondusif dan tidak berkembang serta meluas.
"Unjuk rasa yang berujung rusuh di Pelabuhan Penyeberangan Penajam itu tidak pengaruhi pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara," tegasnya.
Presiden Joko Widodo secara resmi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Kejadian tersebut ungkap Andi Sumangerukka, tidak berdampak atau mengganggu proses pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
"Kami tidak melihat ada indikasi kejadian di Pelabuhan Penyeberangan Penajam itu adalah bentuk gejolak dari penetapan lokasi ibu kota negara baru di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara," ucapnya.
Aksi sekelompok orang di Pelabuhan Penyeberangan Penajam menuntut denda adat kepada pelaku penikaman dalam perkelahian kelompok pemuda yang berujung rusuh dengan adanya pembakaran tersebut terjadi Rabu (16/10).
.
Sedikitnya terdata 158 unit rumah, sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan satu loket pembelian tiket di pelabuhan terbakar, serta 10 kios di sekitar lokasi kejadian kondisinya rusak.
Pemerintah pusat menurut Andi Sumangerukka, memerintahkan BIN secara khusus untuk membantu pemerintah kabupaten, Polda Kaltim dan Kodam VI/Mulawarman, serta aparat setempat mengantisipasi permasalahan agar tidak meluas.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019