Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Penyerapan dana untuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dari BKKBN sepanjang 2011 sangat rendah, yakni hanya 26 persen.
"Dari sekitar 84.000 kelompok UPPKS di seluruh Indonesia, hanya ada sekitar 26.000 kelompok (28 persen) yang dapat menyerap dana bantuan dari pemerintah untuk modal berbagai usaha mandiri," kata Sekjen Badan Pimpinan Pusat (BPP) Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU), Faozan Alfikri di Samarinda, Rabu.
Kehadiran Faozan ke Samarinda tersebut dalam kaitan menjadi nara sumber di acara Sosialisasi dan Diseminasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang digelar BKKBN Kaltim, di Hotel Zamrud, Samarinda.
Menurutnya, masih minimnya kelompok yang mampu menyerap bantuan modal dari pemerintah tersebut, lantaran ada berbagai hal yang belum dapat dipenuhi oleh UPPKS, di antaranya lembaga tersebut masih banyak yang belum berbadan hukum, sehingga terhambat saat proses verifikasi administrasi.
Terkait dengan itu, dia menyarankan agar para keloompok UPPKS yang belum memiliki AD/ART dan berbadan hukum, hendaknya bergabung dengan koperasi yang telah berbadan hukum, atau melegalkan kelompoknya dengan izin yang dipersyaratkan untuk dapat menerima bantuan modal usaha.
Sedangkan bantuan modal usaha yang dikucurkan oleh pemerintah pada 2011, telah terserap sebanyak Rp173 miliar untuk 26.000 UPPKS tersebut.
Bantuan itu bersumber dari berbagai pendanaan yang digulirkan pemerintah, antara lain melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, bantuan langsung dari APBN, dan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Sementara itu, dalam sosialisasi tersebut, Kabid Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK) BKKBN perwakilan Kaltim, Kusmirah mengatakan, sosialisasi itu diikuti sekitar 40 orang dari 14 kabupaten dan kota.
Setiap daerah, lanjutnya, mengirimkan sebanyak dua orang perwakilan sehingga menjadi 38 peserta, ditambah dengan beberapa undangan dari instansi terkait yang membantu menyalurkan pendanaan usaha kecil masyarakat, seperti dari Perum Pegadaian, dan dari BRI.
Penyelenggaran sosialisasi ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya agar tercapainya peningkatan komitmen operasional dengan mitra kerja, yakni dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kaltim, terutama dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Tujuan lainnya adalah, meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta sosialisasi dalam pengelolaan program pemberdayaan ekonomi keluarga di masing-masing kabuapten dan kota di Kaltim. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Dari sekitar 84.000 kelompok UPPKS di seluruh Indonesia, hanya ada sekitar 26.000 kelompok (28 persen) yang dapat menyerap dana bantuan dari pemerintah untuk modal berbagai usaha mandiri," kata Sekjen Badan Pimpinan Pusat (BPP) Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU), Faozan Alfikri di Samarinda, Rabu.
Kehadiran Faozan ke Samarinda tersebut dalam kaitan menjadi nara sumber di acara Sosialisasi dan Diseminasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang digelar BKKBN Kaltim, di Hotel Zamrud, Samarinda.
Menurutnya, masih minimnya kelompok yang mampu menyerap bantuan modal dari pemerintah tersebut, lantaran ada berbagai hal yang belum dapat dipenuhi oleh UPPKS, di antaranya lembaga tersebut masih banyak yang belum berbadan hukum, sehingga terhambat saat proses verifikasi administrasi.
Terkait dengan itu, dia menyarankan agar para keloompok UPPKS yang belum memiliki AD/ART dan berbadan hukum, hendaknya bergabung dengan koperasi yang telah berbadan hukum, atau melegalkan kelompoknya dengan izin yang dipersyaratkan untuk dapat menerima bantuan modal usaha.
Sedangkan bantuan modal usaha yang dikucurkan oleh pemerintah pada 2011, telah terserap sebanyak Rp173 miliar untuk 26.000 UPPKS tersebut.
Bantuan itu bersumber dari berbagai pendanaan yang digulirkan pemerintah, antara lain melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, bantuan langsung dari APBN, dan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Sementara itu, dalam sosialisasi tersebut, Kabid Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK) BKKBN perwakilan Kaltim, Kusmirah mengatakan, sosialisasi itu diikuti sekitar 40 orang dari 14 kabupaten dan kota.
Setiap daerah, lanjutnya, mengirimkan sebanyak dua orang perwakilan sehingga menjadi 38 peserta, ditambah dengan beberapa undangan dari instansi terkait yang membantu menyalurkan pendanaan usaha kecil masyarakat, seperti dari Perum Pegadaian, dan dari BRI.
Penyelenggaran sosialisasi ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya agar tercapainya peningkatan komitmen operasional dengan mitra kerja, yakni dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kaltim, terutama dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Tujuan lainnya adalah, meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta sosialisasi dalam pengelolaan program pemberdayaan ekonomi keluarga di masing-masing kabuapten dan kota di Kaltim. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012