Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah memesan pembelian mobil dinas baru untuk wakil bupati setempat dengan harga Rp700 juta.
Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Rozihan Asward saat dihubungi, Sabtu mengungkapkan, mobil yang akan dipesan untuk operasional wakil bupati bertipe atau jenis Jip.
"Anggaran yang disiapkan pemerintah kabupaten untuk pengadaan mobil dinas baru wakil bupati itu sekitar Rp700 juta," jelasnya.
Namun pengadaan mobil operasional tersebut yang telah direncanakan sejak awal 2019 hingga kini belum terealisasi.
"Kami masih menunggu e-Katalog (katalog elektronik) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP," ujar Rozihan Asward.
"Sebenarnya unit kendaraan roda empat yang dipesan pemerintah kabupaten itu sudah tersedia di diler," katanya.
Tetapi unit mobil tersebut lanjut Rozihan Asward, belum dapat dikontrak karena belum ada e-Katalog dari LKPP.
Katalog elektronik itu berisi rincian harga dan ketentuan sebagai acuan pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.
"Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah melalui sistem e-Katalog," ucap Rozihan Asward.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Rozihan Asward saat dihubungi, Sabtu mengungkapkan, mobil yang akan dipesan untuk operasional wakil bupati bertipe atau jenis Jip.
"Anggaran yang disiapkan pemerintah kabupaten untuk pengadaan mobil dinas baru wakil bupati itu sekitar Rp700 juta," jelasnya.
Namun pengadaan mobil operasional tersebut yang telah direncanakan sejak awal 2019 hingga kini belum terealisasi.
"Kami masih menunggu e-Katalog (katalog elektronik) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP," ujar Rozihan Asward.
"Sebenarnya unit kendaraan roda empat yang dipesan pemerintah kabupaten itu sudah tersedia di diler," katanya.
Tetapi unit mobil tersebut lanjut Rozihan Asward, belum dapat dikontrak karena belum ada e-Katalog dari LKPP.
Katalog elektronik itu berisi rincian harga dan ketentuan sebagai acuan pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.
"Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah melalui sistem e-Katalog," ucap Rozihan Asward.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019