Pelaksanaan program penurunan emisi karbon berbayar Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund disebut bukan menutup aktifitas perekenomian berbasis lahan.
"Bukan tidak boleh melakukan pembukaan areal hutan sama sekali. Tidak ada niat membatasi bapak/ibu sekalian mengelola areal hutannya. Silahkan beraktifitas, tapi tetap menjaga kawasan hutannya untuk mendukung program penurunan emisi berbasis lahan," ujar Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim, Nazrin.
Nazrin mengungkapkan itu saat pembukaan Sosialisasi dan Konsultasi Kegiatan FPIC/PADIATAPA Kampung Iklim+ dalam rangka Program FCPF Carbon Fund tingkat Kabupaten Regional Kukar dan Kutim Prov. Kaltim, di Hotel Gran Fatma Tenggarong, Kamis (18/7).
Menurutnya, konsep pelaksanaan program FCPF Carbon Fund adalah melaksanakan pembangunan dengan menjaga setidaknya 30 persen areal kawasan berhurutannya. Kegiatan ekonominya hanya diperkenankan maksimal menggunakan kawasan hutannya sebesar 70 persen.
Target pelaksanaan program FCPF Carbon Fund bagaimana pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan ekonomi hijau.
Sesuai dengan visi pembangunan green ecomoni atau konsep ekonomi hijau. Artinya semua industri dan kegiatan-kegiatan arahnya adalah pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.
Terkait Program FCPF Carbon Fund, dia menyebut Kaltim merupakan salah satu provinsi yang ditunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Bank Dunia pada 2015 sebagai pilot projet terkait iklim hingga akhirnya melaksanakan Program FCPF Carbon Fund.
Hampir setiap minggu dan setiap bulan programnya dibahas secara intens sebagai persiapan implementasi. Pun demikian FPIC merupakan tahapan penting meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan para pihak terkait pelaksanaan program.
Pelaksanaannya perlu didukung bersama kepentingan semua, bukan sekadar yang hadir pada sosialisasi.
Melalui kegiatan tersebut akan disampaikan berbagai informasi terkait pelaksanaan program, hingga mekanisme pembagian manfaat berupa insentif bagi para pihak yang terlibat dalam pencapaian program pengurangan emisi karbon.
Sosialisasi dibuka Bupati Kukar melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wicaksono Subagyo. Nampak hadir Sekrtaris DPMPD Kaltim, Surono beserta jajaran, dan OPD terkait lingkup Provinsi dan Kabuparen Kukar dan Kutim, serta mitra pembangunan terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Bukan tidak boleh melakukan pembukaan areal hutan sama sekali. Tidak ada niat membatasi bapak/ibu sekalian mengelola areal hutannya. Silahkan beraktifitas, tapi tetap menjaga kawasan hutannya untuk mendukung program penurunan emisi berbasis lahan," ujar Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim, Nazrin.
Nazrin mengungkapkan itu saat pembukaan Sosialisasi dan Konsultasi Kegiatan FPIC/PADIATAPA Kampung Iklim+ dalam rangka Program FCPF Carbon Fund tingkat Kabupaten Regional Kukar dan Kutim Prov. Kaltim, di Hotel Gran Fatma Tenggarong, Kamis (18/7).
Menurutnya, konsep pelaksanaan program FCPF Carbon Fund adalah melaksanakan pembangunan dengan menjaga setidaknya 30 persen areal kawasan berhurutannya. Kegiatan ekonominya hanya diperkenankan maksimal menggunakan kawasan hutannya sebesar 70 persen.
Target pelaksanaan program FCPF Carbon Fund bagaimana pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan ekonomi hijau.
Sesuai dengan visi pembangunan green ecomoni atau konsep ekonomi hijau. Artinya semua industri dan kegiatan-kegiatan arahnya adalah pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.
Terkait Program FCPF Carbon Fund, dia menyebut Kaltim merupakan salah satu provinsi yang ditunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Bank Dunia pada 2015 sebagai pilot projet terkait iklim hingga akhirnya melaksanakan Program FCPF Carbon Fund.
Hampir setiap minggu dan setiap bulan programnya dibahas secara intens sebagai persiapan implementasi. Pun demikian FPIC merupakan tahapan penting meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan para pihak terkait pelaksanaan program.
Pelaksanaannya perlu didukung bersama kepentingan semua, bukan sekadar yang hadir pada sosialisasi.
Melalui kegiatan tersebut akan disampaikan berbagai informasi terkait pelaksanaan program, hingga mekanisme pembagian manfaat berupa insentif bagi para pihak yang terlibat dalam pencapaian program pengurangan emisi karbon.
Sosialisasi dibuka Bupati Kukar melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wicaksono Subagyo. Nampak hadir Sekrtaris DPMPD Kaltim, Surono beserta jajaran, dan OPD terkait lingkup Provinsi dan Kabuparen Kukar dan Kutim, serta mitra pembangunan terkait.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019