Sangata (ANTARA News Kaltim) - Ketua Fraksi Amanat Keadilan Sejahtera Indonesia (AKSI) DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur, H Syarifuddin Ham, meminta pemerintah kabupaten agar memperketat pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2012.
Menurut Syarifuddin Ham di Sangata, Kamis (8/2), Alokasi Dana Desa 2012 harus diperketat sehingga tidak terjadi persoalan seperti tahun-tahun sebelumnya, terkait pengelolaannya yang bermasalah.
"Pengawasan ketata harus dilakukan agar pengelolaan ADD berjalan baik dan tepat sasaran," kata Syarifudin Ham.
Syarifuddin Ham mengatakan, berdasarkan hasil reses anggota DPRD Kutai Timur akhir tahun 2011, terutama di daerah pemilihan (dapil) II wilayah pedalaman, pengelolaan dana desa hampir di seluruh desa di Kutim bermasalah.
"Delapan kecamatan di wilayah pedalaman, semuanya terdapat masalah dalam pengelolaannya dan peruntukannya. Itu karena minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terutama SKPD terkait," katanya.
Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Kutai Timur, 70 persen dana Alokasi Dana Desa, seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik, namun fakta di lapangan tidak demikian.
"Bahkan dari 135 di 18 Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Timur, pengelolaaan dana desa tahun 2011 bermasalah. Terjadi penyimpangan yang dilakukan kepala desa maupun perangkat desa," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kutai Timur.
Syarifuddin Ham, anggota DPRD periode 2009-2014 dari daerah pemilihan 2 wilayah pedalaman ini menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pengecekan di lapangan, dan ternyata kegiatan yang dianggarkan mengunakan ADD tidak ada bahkan banyak fiktif.
Menurutnya, persaoalan lain mengenai ADD adalah pembuatan laporan pertanggungjawaban ADD yang dilakukan oknum kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kutai Timur.
"Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kutai Timur ini menyebutkan, penggunaan Alokasi Dana Desa, sering kali tumpang tindih dengan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Beberapa kali ditemukan, pekerjaan fisik yang akan dilakukan oleh PNPM juga dianggarkan oleh desa," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Menurut Syarifuddin Ham di Sangata, Kamis (8/2), Alokasi Dana Desa 2012 harus diperketat sehingga tidak terjadi persoalan seperti tahun-tahun sebelumnya, terkait pengelolaannya yang bermasalah.
"Pengawasan ketata harus dilakukan agar pengelolaan ADD berjalan baik dan tepat sasaran," kata Syarifudin Ham.
Syarifuddin Ham mengatakan, berdasarkan hasil reses anggota DPRD Kutai Timur akhir tahun 2011, terutama di daerah pemilihan (dapil) II wilayah pedalaman, pengelolaan dana desa hampir di seluruh desa di Kutim bermasalah.
"Delapan kecamatan di wilayah pedalaman, semuanya terdapat masalah dalam pengelolaannya dan peruntukannya. Itu karena minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terutama SKPD terkait," katanya.
Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Kutai Timur, 70 persen dana Alokasi Dana Desa, seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik, namun fakta di lapangan tidak demikian.
"Bahkan dari 135 di 18 Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Timur, pengelolaaan dana desa tahun 2011 bermasalah. Terjadi penyimpangan yang dilakukan kepala desa maupun perangkat desa," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kutai Timur.
Syarifuddin Ham, anggota DPRD periode 2009-2014 dari daerah pemilihan 2 wilayah pedalaman ini menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pengecekan di lapangan, dan ternyata kegiatan yang dianggarkan mengunakan ADD tidak ada bahkan banyak fiktif.
Menurutnya, persaoalan lain mengenai ADD adalah pembuatan laporan pertanggungjawaban ADD yang dilakukan oknum kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kutai Timur.
"Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kutai Timur ini menyebutkan, penggunaan Alokasi Dana Desa, sering kali tumpang tindih dengan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Beberapa kali ditemukan, pekerjaan fisik yang akan dilakukan oleh PNPM juga dianggarkan oleh desa," katanya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012