Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Paser Madju Simangunsong mengatakan selama tahun 2018 pihaknya telah menerbitkan 2.300 lebih surat izin, seperti surat izin usaha dan izin operasional.
"Ada 2.300 lebih izin terbit yang kita keluarkan tahun lalu. Macam-macam ada Surat izin tempat usaha, izin perdagangan, operasional," kata Madju ditemui di kantornya.
Menurut dia, pihaknya tidak akan mempersulit para pelaku usaha atau investor yang ingin mengurus izin usaha.
"Selama persyaratan yang diminta lengkap kita tidak mempersulit, bahkan perizinan kita percepat," ujarnya.
Untuk masyarakat atau pelaku usaha yang berdomisili jauh dari Ibu kota, kata Madju, akan menjadi prioritas untuk dipercepat dan diberikan kemudahan.
Apalagi izin operasional terkait pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
"Kalau yang jauh-jauh kita prioritaskan, apalagi izin operasional untuk pelayanan publik seperti Puskesmas, sekolah baik swasta maupun negeri termasuk PAUD. Semua kita permudah," kata Madju.
Penerbitan izin, kata Madju bisa didapat paling lambat tiga hari dan paling cepat satu hari.
"Kalau persyaratan lengkap satu hari selesai, ngurus pagi sore keluar izinnya. Paling lambat tiga hari," ujar Madju.
Terkait surat izin yang tidak bisa terbit dalam waktu tiga hari menurut Madju dikarenakan perlu mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
"Itu yang perlu rekomendasi dari instansi terkait. Kalau semua sudah beres dan sampai ke kita pola itu berlaku paling cepat satu hari. Tiga hari paling lambat," tuturnya.
Dia mengakui masih banyak terdapat kekurangan dalam mewujudkan pelayanan yang prima.
"Oleh karena itu perlu juga masukan saran kritikan bahkan pengaduan dari pemohon, masyarakat dan pihak yang berkepentingan, jika memang ditemukan hal-hal yang masih belum bisa secara maksimal kami kerjakan," katanya.
Hal lain yang masih diperhatikan adalah keterbatasan fasilitas misalnya bangunan yang representatif untuk pelayanan perizinan, kendaraan operasional untuk kunjungan pelatihan pegawai yang menjadi front office.
"Masih banyak fasilitas yang perlu diperbaiki. Begitu juga pelatihan pegawai. Pelayanan yang harus sabar ramah sopan dan mampu memberi jawaban serta pelayanan terbaik," katanya.
Dia juga mengakui pihaknya saat ini membutuhkan biaya operasional yang memadai, namun saat ini masih terbatas untuk meningkatkan kinerja pelayanan perizinan. Walaupun memiliki keterbatasan pihaknya tetap mengupayakan bahwa dalam pelayanan prima tetap menjadi prioritas utama, pungkas Madju. (MC Kominfo Paser)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Ada 2.300 lebih izin terbit yang kita keluarkan tahun lalu. Macam-macam ada Surat izin tempat usaha, izin perdagangan, operasional," kata Madju ditemui di kantornya.
Menurut dia, pihaknya tidak akan mempersulit para pelaku usaha atau investor yang ingin mengurus izin usaha.
"Selama persyaratan yang diminta lengkap kita tidak mempersulit, bahkan perizinan kita percepat," ujarnya.
Untuk masyarakat atau pelaku usaha yang berdomisili jauh dari Ibu kota, kata Madju, akan menjadi prioritas untuk dipercepat dan diberikan kemudahan.
Apalagi izin operasional terkait pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
"Kalau yang jauh-jauh kita prioritaskan, apalagi izin operasional untuk pelayanan publik seperti Puskesmas, sekolah baik swasta maupun negeri termasuk PAUD. Semua kita permudah," kata Madju.
Penerbitan izin, kata Madju bisa didapat paling lambat tiga hari dan paling cepat satu hari.
"Kalau persyaratan lengkap satu hari selesai, ngurus pagi sore keluar izinnya. Paling lambat tiga hari," ujar Madju.
Terkait surat izin yang tidak bisa terbit dalam waktu tiga hari menurut Madju dikarenakan perlu mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
"Itu yang perlu rekomendasi dari instansi terkait. Kalau semua sudah beres dan sampai ke kita pola itu berlaku paling cepat satu hari. Tiga hari paling lambat," tuturnya.
Dia mengakui masih banyak terdapat kekurangan dalam mewujudkan pelayanan yang prima.
"Oleh karena itu perlu juga masukan saran kritikan bahkan pengaduan dari pemohon, masyarakat dan pihak yang berkepentingan, jika memang ditemukan hal-hal yang masih belum bisa secara maksimal kami kerjakan," katanya.
Hal lain yang masih diperhatikan adalah keterbatasan fasilitas misalnya bangunan yang representatif untuk pelayanan perizinan, kendaraan operasional untuk kunjungan pelatihan pegawai yang menjadi front office.
"Masih banyak fasilitas yang perlu diperbaiki. Begitu juga pelatihan pegawai. Pelayanan yang harus sabar ramah sopan dan mampu memberi jawaban serta pelayanan terbaik," katanya.
Dia juga mengakui pihaknya saat ini membutuhkan biaya operasional yang memadai, namun saat ini masih terbatas untuk meningkatkan kinerja pelayanan perizinan. Walaupun memiliki keterbatasan pihaknya tetap mengupayakan bahwa dalam pelayanan prima tetap menjadi prioritas utama, pungkas Madju. (MC Kominfo Paser)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019